SAMARINDA, Swarakaltim.com — Jasa pandu di bawah jembatan-jembatan besar Samarinda, seperti Jembatan Mahakam, Mahulu, dan Mahkota II, dinilai sebagai peluang besar untuk mendukung pembangunan kota.
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyebutkan bahwa potensi pendapatan dari jasa pandu ini harus dimaksimalkan dengan pengelolaan yang berada langsung di bawah Pemkot Samarinda.
“Dengan tambahan PAD dari jasa pandu, Pemkot Samarinda akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki fasilitas publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Afif kepada wartawan.
Afif menjelaskan, potensi pendapatan dari jasa pandu sangat besar, terutama untuk kapal-kapal ponton batu bara yang melintas di bawah jembatan. Saat ini, jasa pandu tersebut dikelola oleh Pelindo dan pendapatannya masuk ke pemerintah pusat.
“Jika pendapatan ini langsung dikelola oleh kota, hasilnya akan terasa lebih cepat dan langsung bagi masyarakat Samarinda,” tambahnya.
Usulan Afif mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk warga Samarinda. Dedi, seorang sopir angkutan barang, berharap agar pendapatan dari jasa pandu digunakan untuk perbaikan jalan rusak akibat aktivitas kendaraan berat.
“Jalan di Samarinda ini banyak yang rusak, terutama di sekitar pelabuhan dan kawasan jembatan Mahulu. Kalau uang dari jasa pandu ini dikelola dengan baik, saya yakin jalan-jalan bisa lebih bagus,” ungkap Dedi.
Hal serupa diungkapkan oleh Lina, seorang ibu rumah tangga. Ia berharap, pendapatan tambahan dari pengelolaan jasa pandu bisa digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di Samarinda.
“Kalau PAD bertambah, semoga layanan kesehatan seperti Puskesmas bisa lebih lengkap fasilitasnya. Juga, bantuan untuk pendidikan anak-anak bisa lebih ditingkatkan,” kata Lina.
Afif menegaskan, dengan memanfaatkan pendapatan dari jasa pandu, Samarinda dapat lebih mandiri secara fiskal. Ini akan mengurangi ketergantungan kota pada dana dari pemerintah pusat dan memberikan fleksibilitas dalam menjalankan program pembangunan.
“Pengelolaan lokal akan lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan pendapatan tambahan ini, Pemkot Samarinda bisa menjadi contoh daerah yang sukses memanfaatkan potensi lokal untuk membangun kotanya,” tutup Afif.(adv-dprd kaltim)
