SAMARINDA, Swarakaltim.com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Kalimantan Timur. Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kondisi ini pun mengundang keprihatinan Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, yang menilai situasi ini semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kelangkaan BBM ini sangat memprihatinkan. Antrean panjang di SPBU kini seperti hal yang biasa, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya terbatas. Ini sangat menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu roda perekonomian,” ujar Damayanti, belum lama ini.
Menurut Damayanti, permasalahan ini bukan hanya sebatas kendala teknis distribusi, melainkan sudah menjadi masalah sosial dan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain membuang waktu, masyarakat juga terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi di pasar gelap akibat terbatasnya pasokan di SPBU.
“Kondisi ini jelas membebani masyarakat. Selain menguras waktu karena antrean panjang, banyak warga yang terpaksa membeli BBM dengan harga jauh lebih mahal dari tengkulak atau pasar gelap. Ini sangat tidak adil dan memperberat biaya hidup mereka,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, peningkatan distribusi BBM harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara merata.
“Pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut karena dampaknya bisa sangat luas. Distribusi BBM harus dipastikan berjalan dengan baik dan menjangkau daerah-daerah terpencil dengan harga yang wajar. Jangan biarkan masyarakat terus dirugikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Damayanti menekankan pentingnya pengawasan dalam distribusi BBM agar tepat sasaran. Ia meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk mengatasi penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Pengawasan distribusi harus diperketat. Jangan sampai ada penyelewengan yang justru memperparah situasi. Kita butuh transparansi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan stakeholder lainnya agar permasalahan ini cepat terselesaikan,” tandasnya.
Dengan persoalan yang semakin mendesak ini, Damayanti berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh dan merumuskan kebijakan strategis untuk memastikan pasokan BBM di Kalimantan Timur tetap stabil dan merata. Hal ini penting agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah tidak terus terganggu oleh krisis BBM yang berkepanjangan.(adv-dprd kaltim)
