SAMARINDA, Swarakaltim.com — Keterbatasan lahan di Kota Balikpapan menjadi tantangan utama dalam membangun Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri. Hal ini berdampak langsung pada orangtua yang harus menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta atau bahkan ke luar kota.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
Ia menilai ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dan siswa lulusan SMP di Balikpapan menjadi masalah yang berulang setiap tahun.
“Dari tahun ke tahun, jumlah siswa yang lulus dari SMP terus meningkat, tetapi daya tampung sekolah negeri di Balikpapan tidak bertambah secara signifikan. Ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat,” ungkap Sigit.
Sigit membandingkan kondisi pendidikan di Balikpapan dengan Samarinda yang memiliki lebih banyak sekolah negeri, sehingga mampu menampung lulusan SMP dengan lebih baik.
“Samarinda itu banyak penduduknya, tetapi sekolahnya juga banyak. Di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus tidak seimbang dengan daya tampung sekolah negeri,” lanjutnya.
Salah satu solusi yang terus diperjuangkan adalah pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan. Proyek ini sebelumnya terhambat karena persoalan lahan, meskipun anggaran telah tersedia. Namun, Sigit menyampaikan kabar baik bahwa proses penyerahan lahan dari Pemerintah Kota Balikpapan kini telah selesai.
“Dengan adanya lahan yang sudah diserahkan, tidak ada alasan lagi untuk menunda pembangunan SMK 7. Semoga segera dimulai agar dapat membantu mengurangi tekanan daya tampung sekolah di Balikpapan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kompleksitas masalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di perkotaan. Harga tanah yang sangat mahal menjadi kendala besar, meskipun anggaran tersedia.
“Jika ingin membeli tanah untuk membangun sekolah di Balikpapan, harganya jauh di atas taksiran appraisal. Ini menunjukkan betapa sulitnya memperluas fasilitas pendidikan di kota ini,” ujarnya.
S6bbigit berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota terus berkolaborasi untuk mencari solusi atas masalah ini. Menurutnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.
“Kita perlu kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar setiap anak di Balikpapan memiliki akses pendidikan yang layak dan setara,” tutupnya.(adv-dprd kaltim)
