SAMARINDA, Swarakaltim.com — Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota dalam memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.
Sapto mengungkapkan temuan selama reses di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, yang menunjukkan adanya ketidaktepatan data. Ia menemukan rumah yang terlihat layak huni namun diberi tanda menggunakan cat semprot dengan tulisan “Rumah Tidak Mampu.”
“Rumahnya bagus, tapi dipylox ‘Rumah Tidak Mampu.’ Artinya, pembaruan data itu sangat penting. Kondisi seseorang kan bisa berubah. Tidak mungkin terus-menerus masuk kategori tidak mampu, tapi faktanya tetap menerima bantuan,” kritiknya.
Sapto menjelaskan bahwa setiap Rukun Tetangga (RT) rutin memperbarui data penduduk, namun sayangnya data ini sering tidak tersinkronisasi dengan data induk.
“Data penerima bansos semestinya diperbarui setiap 3-6 bulan sekali. Karena setiap waktu ada yang meninggal, menikah, atau keluar dari kategori miskin,” tambahnya.
Menurut Sapto, data yang akurat harus mencakup informasi rinci seperti kepemilikan rumah, pekerjaan, dan kondisi ekonomi sehari-hari.
Ia meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan koordinasi menyeluruh dengan 10 kabupaten/kota di provinsi ini, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Dengan database yang diperbarui, bantuan bisa lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Jadi, ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera dilakukan,” tegasnya.(adv-dprd kaltim)
