SAMARINDA, Swarakaltim.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih responsif terhadap tiga isu infrastruktur yang menjadi keluhan utama masyarakat. Tiga masalah tersebut adalah kurangnya penerangan jalan umum (PJU), terbatasnya akses air bersih, dan penanganan banjir yang masih belum optimal di berbagai kabupaten/kota.
Menurut Subandi, ketiga permasalahan ini sering ia dengar langsung dari masyarakat saat melakukan reses di sejumlah daerah.
Ia menyoroti minimnya penerangan jalan di beberapa kawasan, baik di pinggiran kota maupun jalan utama, yang berdampak pada rasa tidak aman, khususnya bagi warga yang beraktivitas di malam hari, terutama perempuan.
“Banyak masyarakat yang merasa tidak aman ketika melewati area gelap, terutama di jalan-jalan yang seharusnya terang. Penerangan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal keamanan yang sangat penting bagi setiap warga,” tegas Subandi.
Selain masalah penerangan, Subandi juga menyoroti minimnya akses air bersih di beberapa wilayah. Menurutnya, air bersih adalah kebutuhan dasar yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Akses air bersih tidak seharusnya menjadi kemewahan, ini adalah kebutuhan fundamental yang wajib dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Subandi turut menyoroti persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan tiba. Ia menyatakan bahwa meskipun banjir sudah menjadi masalah lama, hingga saat ini, solusi yang diberikan pemerintah masih belum menunjukkan hasil yang memadai.
“Banjir selalu menjadi momok yang menyulitkan warga setiap kali musim hujan datang. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan sistematis untuk menangani masalah ini secara efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subandi mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil yang sering terabaikan.
“Kita menginginkan pembangunan yang adil, di mana setiap warga, baik di kota maupun di pelosok, mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas publik yang layak,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Subandi optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, ketiga masalah ini bisa segera teratasi. Ia juga mendorong masyarakat untuk terus menyuarakan aspirasi mereka agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
“Dengan komunikasi yang baik dan saling mendukung, kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua,” tutupnya. (adv-dprd kaltim)
