SAMARINDA, Swarakaltim.com – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai belum maksimal. Kali ini, kritik disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi setiap tahun.
Nurhadi menyayangkan kondisi tersebut, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Namun, besarnya anggaran tersebut belum diimbangi dengan serapan anggaran yang optimal, sehingga masih menyisakan SiLPA dalam jumlah signifikan.
“Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah dengan anggaran yang luar biasa besar. Tetapi, catatan setiap tahun menunjukkan SiLPA Kaltim selalu tinggi. Ini menunjukkan ada persoalan dalam penyerapan anggaran atau tata kelola pembangunan yang belum maksimal,” kritik Nurhadi.
Menurutnya, kondisi ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan oleh Pemprov Kaltim. Padahal, anggaran yang tersedia seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
“Kalau kita lihat dari sisi anggaran, Kaltim ini sangat kaya. Tapi jika dilihat dari hasil pembangunannya, sering kali tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang tersedia. Ini jelas harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.
Nurhadi meminta Pemprov Kaltim untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan anggaran, sehingga program-program prioritas bisa direalisasikan dengan efektif. Ia juga mendorong agar pelaksanaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dipantau secara ketat, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih optimal.
“Permasalahan ini terjadi karena perencanaan tidak sinkron dengan eksekusi di lapangan. Harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring agar tidak lagi terjadi SiLPA yang tinggi di tahun-tahun mendatang,” ungkap legislator dari Dapil Balikpapan ini.
Lebih lanjut, Nurhadi menekankan bahwa SiLPA yang berulang akan berdampak pada keterlambatan pembangunan dan kurangnya manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih fokus pada realisasi program yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Anggaran itu bukan sekadar angka di atas kertas. Jika tidak digunakan dengan baik, maka masyarakat yang akan dirugikan. Pemprov harus memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan evaluasi yang mendalam dan perbaikan tata kelola keuangan daerah, Nurhadi berharap ke depan anggaran Kaltim dapat terserap lebih maksimal dan mampu mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah provinsi ini.(adv-dprd kaltim)
