Program MBG Perlu Penyesuaian Anggaran
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penyesuaian harga pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (10/2/2025).
Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim sangat memerlukan dukungan dalam hal bahan pangan, terutama sayur mayur, yang sebagian besar masih didatangkan dari Pulau Jawa.
“Satu satuan pelayanan memerlukan 300 kilogram sayur untuk sekali masak bagi 3.000 anak. Jika ada 400 satuan pelayanan, kita harus siap dengan 1.200 ton. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan pasokan itu?” jelas Tigor.
Saat ini, harga untuk satu porsi bahan pangan ditetapkan sebesar Rp10.000. Namun, BGN sebenarnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Tigor menekankan bahwa di Kaltim terdapat indeks kemahalan harga bahan pangan yang perlu diperhatikan.
“Bisa jadi harga bahan pangan tidak hanya Rp10.000, tetapi bisa mencapai Rp11.000. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan gaji karyawan, yang kira-kira Rp2.000 per porsi, dengan total 47 orang yang bekerja di satu satuan pelayanan,” paparnya.
Tigor juga menyoroti biaya lain yang harus dipertimbangkan, seperti pembayaran listrik, air, dan gas, yang cukup besar untuk menjalankan satu satuan pelayanan.
“Ada juga biaya sewa bangunan dan mobil. Dengan latar belakang ini, biaya Rp12.000 hanya cukup untuk membeli pangan saja, karena kondisi Kaltim berbeda dengan Pulau Jawa,” tambahnya.
Ia mengusulkan kepada Wakil Presideb RI agar setiap daerah dapat memberikan bukti pembelian bahan pangan.
“Kita perlu meminta bukti-bukti pembelian. Ini penting agar jika perlu dilakukan penyesuaian, ada dasar yang jelas,” tegas Tigor.
Di kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyambut positif keinginan presiden. Ia menekankan bahwa Kaltim sangat membutuhkan pasokan bahan pangan.
“Jika kita menciptakan pasokan, permintaan sudah ada. Permintaan di sini adalah Rp15.000. Tinggal kita dorong sisi pasokannya. Jika pasokan tidak siap di tingkat lokal, kita pasti akan mengambil dari daerah lain,” kata Akmal.
Akmal juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal untuk mengurangi biaya transportasi, meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri.
“Konsekuensinya, kita perlu memperkuat sektor pertanian kita. Ini adalah pekerjaan rumah kita untuk meningkatkan budaya agraris,” pungkasnya.
Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pihak terkait, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim.(dhv)
