Penerapan Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat, Tidak Menganggu Program Prioritas Pemkot Balikpapan

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud kembali menegaskan, akan tetap melanjutkan program program prioritas untuk masyarakat Balikpapan.

Meskipun diakui adanya kebijakan dari pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Adapun kebijakan efisiensi ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran demi optimalisasi penggunaan dana negara dari APBN maupun APBD.

Menurut Rahmad, efisiensi anggaran saat ini sedang dibahas lebih lanjut di tingkat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menentukan langkah-langkah rasionalisasi yang tepat.

Namun dipastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan dasar bagi masyarakat.

“Salah satu program prioritas yang akan terus berjalan adalah pendidikan dan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Kami akan memastikan bahwa layanan ini tetap dapat diakses oleh warga tanpa kendala,” tegas Rahmad belum lama ini.

Rahmad mengaku, untuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga.

Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Balikpapan tidak akan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting tersebut.

Bahkan untuk pendidikan merupakan kunci pembangunan daerah dan investasi bagi masa depan generasi penerus. Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk tetap menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pengajar.

Rahmad menegaskan, untuk rasionalisasi anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak.

“Kami akan mengoptimalkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Seperti acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak,” ujarnya.

Dengan langkah efisiensi yang tepat, Pemkot berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Rahmad menambahkan, pihaknya mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, untuk mendukung kebijakan ini demi pembangunan kota yang lebih baik.(*/pr)

Loading

Bagikan: