Dermaga Wisata Pulau Derawan Diharapkan DPRD Mampu Dongkrak PAD

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Sebagai Langkah awal untuk tidak tergantung dari bagi hasil bumi seperti pertambangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berusaha menggali berbagai potensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah dermaga wisata di Pulau Derawan. Hal itu sangat didukung dan diharapkan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau bisa menambah potensi PAD.
Menurut penjelasan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi P Mangunsong, penggalian potensi yang bisa mendatangkan PAD tambahan harus sering dievaluasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hal itu harus terus dilakukan untuk mempersiapkan diri jika kedepan Berau lepas dari bagi hasil tambang tersebut.
”Jika dermaga wisata Derawan sudah dioperasikan, maka kedepan wisatawan yang berkunjung tidak lagi bersandar langsung ke resortnya masing-masing, tetapi harus melalui dermaga tersebut. Mengapa hal itu diprogramkan, selain untuk menertibkan juga sebagai celah meningkatkan pemasukan daerah,” papar Wakil Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut saat berjumpa di ruang Komisi II Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (25/3/2025).
Tambah Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan Indonesia (DPI) DPRD Berau itu, dengan di fungsikannya dermaga wisata di Pulau Derawan selain bisa mendatangkan PAD dari setiap armada yang sandar, hal tersebut dilakukan juga untuk mempermudah pendataan terhadap jumlah kunjungan wisata dan pendapatan dari pajak dan retribusi yang dipungut di dermaga tersebut.
“Inikan terkait juga dengan kesepakatan terhadap penerapan pelayanan satu pintu, maka Pemilik resort di Pulau Derawan harus mematuhi kebijakan tersebut. Kita tidak mungkin menempatkan petugas di setiap resort untuk melakukan pendataan wisatawan ataupun untuk menarik retribusi. Namun dengan adanya fasilitas maka daerah memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Masih menurut Rudi, juga mengaskan bahwa seharusnya, setiap tahun memang ada kenaikan PAD dari berbagai sektor, dan itu memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya Bapenda. “Dari prosentase kenaikan itulah yang juga dievaluasi, jika masih belum memenuhi target maka itu juga yang harus dicari terobosannya,“ imbuh Tokoh Politik Partai berlambang Kepala Banteng itu. (Adv/Nht).