Soal Klaim Perbatasan, Kutim Sudah Bangun Fasilitas Umum Diwilayah Sengketa

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Sampai saat ini, masih belum ada titik terang terkait solusi sengketa perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan Kabupaten Berau. Bahkan sampai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan timur (Kaltim) juga belum bisa memberikan jalan keluar terbaik.
Bahkan menurut Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Subroto, Pemerintah daerah (Pemda) Kutim sudah membangun fasilitas umum ditengah pemukiman seperti Rumah Adat, Rumah Ibadah dan Insfrastruktur lainnya diwilayah yang masih sengketa. Padahal segala bentuk syarat dan ketentuannya sudah Berau penuhi, namun masih tetap mengganjal penyelesaian perbatasan Berau dengan Kutim.
Kenapa demikian, karena Pemda Kutim sudah memiliki daerah otonom sendiri, sehingga bisa menerbitkan legalitas peta wilayahnya sendiri, maka tidak lagi mengacu kepada peta lama saat masih bergabung dengan Kutai.
“Gerakan mereka ini cepat, beberapa kali kami juga sudah ke Provinsi, bahkan diwilayah yang disengketakan itu, mereka cepat sekali membangun infrastruktur didaerah itu, misal pemukiman, rumah adat, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya. Mungkin karena mereka merasa daerah perbatasan itu dekat dengan pusat pemerintahannya, sehingga mereka langsung memperkuat posisinya dengan bangunan itu,“ terang Tokoh Politik dari Partai Golongan Karya tersebut.
Beliau juga menegaskan, jika Pemerintah provinsi saat ini, sudah berat untuk mengambil keputusan dan menengahi masalah ini. Memang masalah tapal batas ini agak rumit, sehingga Pemkab Berau telah ke tahap minta di fasilitasi Pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian namun belum ada hasil. Karena Pemkab masih diminta untuk kajian kelapangan, lalu hasil kajian dilapangan itu diserahkan untuk dikaji Pempus.
“Namun fakta dilapangan yang mengkhawatirkan, Kutim sudah banyak bangunan fasilitas umumnya, namun Berau masih hutan. Bahkan informasi terakhir dari Pemerintah Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan pun saat ini juga sudah ada wilayahnya yang masuk ke Kutim, padahal dulu masih masuk peta Dumaring, semoga saja jika nanti kita bawa ke tingkat Kementerian, akan ada solusi terbaik,“ tutur Subroto sekaligus mengakhiri perbincangan. (Adv/Nht).