TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Berau tahun 2024 beberapa waktu lalu di sampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata ada beberapa catatan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Penekanan secara umum para Wakil Rakyat menurut Wakil Ketua I DPRD, Subroto baru baru ini saat berjumpa di kantor Dewan jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, usai beliau memimpin rapat menuturkan, kalau tidak salah ada lima (5) poin.
Apa saja? Legislator asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu menjawab, DPRD meminta ke OPD perlu lebih cermat dalam merencanakan penganggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Hal itu kami maksudkan, agar kedepan apabila di evaluasi, sehingga tidak terlalu banyak sisa anggaran,” katanya.
Lanjut Subroto, Dewan juga minta dilakukan perbaikan pada proses perencanaan dan penganggaran, supaya kedepan kegiatan pelatihan pelatihan memiliki rencana yang terukur. Lalu untuk efisiensi, agar lebih banyak menggunakan digital (soft file) guna mengurangi anggaran penggandaan juga menjadi item catatan DPRD.
Kemudian hal lainnya, perencanaan pengadaan lahan agar sudah disiapkan minimal setahun sebelum pelaksanaan kegiatan. “Tujuannya, supaya saat akan merealisasikan program pembangunannya keberadaan lahan sudah final,” imbuh Tokoh Politik Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
Tambah beliau lagi, lalu penekanan DPRD yang terakhir adalah perlunya optimalisasi terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. “Mengapa kami ingatkan kembali hal hal ini, semua bermuara, agar meminimalisir silpa pada APBD,” tutur Subroto lagi.
Karena bahan evaluasi kinerja tahunan yang memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah melalui LKPJ tersebut. “Jadi melalui rekomendasi kami, harapannya mampu menjadi perbaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang,” pesan Subroto. (Adv/Nht)
