BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LP) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Balikpapan (Pemkot) Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan Senin, (7/7/’25).
Penyampaian pandangan umum tersebut dibacakan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, yang menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari hasil audit BPK, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pelayanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan ketenagakerjaan.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Namun, fraksi juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan sesuai rencana aksi.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan kami siap mengawal prosesnya dalam bentuk pengawasan,” ujar Najib.
Dalam hal pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum mencapai target. Fraksi meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) untuk menggali potensi PAD secara lebih optimal dan kreatif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fraksi juga memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan, khususnya ketimpangan antara pertumbuhan jumlah siswa dengan keterbatasan sarana sekolah negeri dan kekurangan guru.
“Permasalahan ini terjadi hampir setiap tahun. Kami mendorong wali kota untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menambah tenaga pendidik,” tegas Najib.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar Pemkot meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta sebagai solusi jangka pendek.
Terkait penyediaan air bersih, fraksi meminta perhatian serius dari Wali Kota untuk segera membenahi manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Fraksi kami telah menyampaikan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kepada Ketua DPRD Balikpapan untuk mendalami masalah PTMB secara komprehensif,” imbuhnya.
Di bidang infrastruktur, fraksi meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih memperhatikan sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Masalah genangan dan banjir menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap kerusakan jalan dan kenyamanan warga.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Selain itu, fraksi mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap nasib tenaga honorer yang telah mengabdi sebelum 31 Oktober 2023, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN 2023.
Terakhir, fraksi mendorong agar Pemkot meningkatkan penyerapan anggaran untuk meminimalisir terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang besar. Fraksi menekankan bahwa SILPA yang ada harus digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan dan pelaksanaan program harus lebih akurat, agar perbedaan antara target dan realisasi tidak terlalu besar. Ini penting untuk efektivitas pembangunan,” tutup Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kinerja Pemkot Balikpapan demi tercapainya pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.(*/dpjl20)
