SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil reses atau serap aspirasi yang disampaikan DPRD Kaltim. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Rapat Paripurna ke-28 yang digelar pada Senin (4/8/2025).
Seno menyampaikan bahwa sebagian besar masukan dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim berfokus pada sektor pendidikan. Ia menilai bahwa kualitas fasilitas pendidikan saat ini memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal perbaikan bangunan sekolah.
“Banyak permasalahan di bidang pendidikan, terutama di ruang-ruang kelas atau sekolah-sekolah yang kondisinya mungkin saat ini sudah mulai kurang baik,” ungkap Seno.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemprov Kaltim berencana memprioritaskan perbaikan serta pembangunan gedung sekolah baru pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak sekolah swasta.
“Supaya sekolah-sekolah swasta ini juga bisa mendapatkan murid dengan baik artinya antara negeri dan swasta tidak ada bedanya, kita akan kolaborasikan bersama,” sambungnya.
Seno turut menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan akan difokuskan pada titik-titik prioritas yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
Selain sektor pendidikan dan infrastruktur, Pemprov Kaltim juga akan memprioritaskan penyelesaian masalah sosial yang dilaporkan melalui reses. Hal ini mencakup persoalan kesehatan dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Stunting kemudian kemiskinan yang banyak dilaporkan dan perlu juga perbaikan gizi, itu yang kami dapatkan. Sehingga ke depan kami akan memprioritaskan hal tersebut,” pungkas Seno.
Dengan komitmen ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh hasil reses dewan dapat direspons secara konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.(DHV)
