SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menggelar akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur sekaligus meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim 2025 di Gedung Olah Bebaya, Selasa (21/10/2025). Agenda ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan usaha serta pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana KUR. Ia berharap seluruh penerima dapat menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut untuk memperkuat dan memperluas usaha produktif.
“Kita berharap kepada teman-teman bapak ibu penerima KUR bisa secara transparan dan akuntabel mengalokasikan investasi yang sudah didapat dari dana KUR ini,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menjelaskan, fasilitas KUR yang diterima masyarakat sudah memperoleh subsidi bunga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Seharusnya, bunga KUR dapat mencapai 10 hingga belasan persen, namun penerima hanya menanggung beban bunga sebesar 6 persen. Selisihnya ditanggung pemerintah pusat melalui Dirjen Perbendaharaan.
Sri Wahyuni juga mengingatkan agar penerima KUR tidak tergoda untuk menggunakan dana tersebut pada kebutuhan konsumtif. Pemerintah ingin kebijakan pro-rakyat ini benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan usaha mikro dan kecil.
“Yang menjadi catatan adalah bagaimana kemudian investasi yang sudah didapat itu benar-benar digunakan dengan baik untuk membesarkan usaha. Jangan tergiur belanja konsumtif, karena ini kebijakan pemerintah yang berpihak ke masyarakat, maka kita harus arif menggunakannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim turut memberikan dukungan terhadap program Kredit Program Perumahan (KPP) 2025. Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa penggantian biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga Rp10 juta melalui program Gratis Poll.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, melaporkan bahwa kegiatan akad massal diikuti sekitar 400 pelaku usaha dari sembilan lembaga penyalur KUR di Kaltim. Lembaga tersebut antara lain Bankaltimtara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Bukopin, BCA, dan Pegadaian.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara DPPKUKM Kaltim dengan perguruan tinggi serta perbankan daerah. Kolaborasi ini bertujuan membangun ekosistem wirausaha dan membuka lapangan kerja baru melalui akses pembiayaan serta pendampingan bagi koperasi desa dan kelurahan merah putih.
Heni menambahkan, hingga kini telah terbentuk 1.037 koperasi desa dan kelurahan merah putih di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Program ini kini memasuki tahap kedua, yaitu pembangunan sarana prasarana seperti gerai, gudang, dan fasilitas penunjang usaha lainnya untuk memperkuat ekonomi berbasis desa dan kelurahan.(DHV)
