BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat sistem pengendalian banjir dengan strategi terpadu, salah satunya melalui optimalisasi Bendungan Pengendali (Bendali) Ampal Hulu yang kini memasuki tahap akhir penataan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, menjelaskan bahwa proyek bendali ini menjadi bagian penting dari jaringan pengendali banjir di wilayah tengah kota. “Bendali Ampal Hulu berfungsi menampung limpasan air dari tiga saluran sekunder, yaitu Sumber Rejo, Strat Tiga, dan Depsos Bawah. Dengan begitu, debit air yang mengalir ke hilir dapat dikendalikan lebih perlahan,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Hingga saat ini, Pemkot telah menyelesaikan pembebasan lahan seluas 9,4 hektare, dengan penataan dan pengerukan area sekitar 4 hektare. Pekerjaan fisik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, setelah tahap awal yang dikerjakan DPU Balikpapan rampung sepenuhnya.
Ketika pembangunan selesai, bendali tersebut akan memiliki kapasitas tampung sekitar 200 ribu meter kubik air. Kapasitas itu diproyeksikan mampu mengendalikan luapan air di area seluas 400 ribu meter persegi dengan rata-rata genangan hingga 50 sentimeter.
Rita menegaskan, keberadaan bendali ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi bagian dari strategi besar penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang menjadi salah satu kawasan rawan banjir di Balikpapan. “Kita tidak hanya membangun waduk atau bendali, tapi juga memperbaiki sistem drainase dan memperluas daerah resapan air di kawasan sekitar,” jelasnya.
Dengan berfungsinya Bendali Ampal Hulu, risiko genangan di sejumlah titik seperti kawasan MT Haryono, Sumber Rejo, dan Gunung Guntur diharapkan berkurang signifikan. “Tujuan akhirnya tentu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman banjir,” kata Rita.
Proyek ini menjadi salah satu prioritas Pemkot Balikpapan dalam program Balikpapan Tangguh Banjir 2025, yang menargetkan pengendalian banjir melalui kolaborasi pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. (*/pkokt-62)
