BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Kota Balikpapan kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai kota berinovasi tinggi di bidang pelayanan publik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi memilih Balikpapan sebagai lokasi pelatihan peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha bagi pemerintah daerah se-Kalimantan.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan PTSP dari seluruh provinsi di Kalimantan ini menempatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Balikpapan sebagai pusat kunjungan lapangan. MPP Balikpapan sendiri sebelumnya telah menyabet predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB pada 2024, bukti nyata keunggulan Balikpapan dalam menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan Balikpapan adalah transformasi digital dan inovasi layanan perizinan yang menyeluruh. “Digitalisasi sangat membantu mempercepat proses perizinan. Investor kini mendapatkan kemudahan dan kepastian berusaha,” ujarnya, saat dikonformasi pada hari Sabtu, 1 November 2025.
Langkah tersebut terbukti efektif. Hingga triwulan III tahun 2025, Balikpapan telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp 19,8 triliun, menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah dengan capaian investasi tertinggi di Kalimantan Timur.
Helmi menyebut, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak bagi daerah dalam menghadapi era layanan publik modern. “Sebagian besar daerah masih mengandalkan sistem manual. Di Balikpapan, hampir semua layanan sudah berbasis digital dengan inovasi yang terus dikembangkan,” jelasnya.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan memiliki beberapa inovasi antara lain SPONTAN (Sistem Perizinan Online Tanpa Antrian), memudahkan pengurusan izin secara daring tanpa harus datang langsung.
Kemudian, SADAP (Satu Data Perizinan), yang mengintegrasikan data perizinan lintas instansi untuk transparansi dan efisiensi. Si Jempol (Sistem Jemput Bola Langsung), yakni layanan perizinan yang hadir di pusat perbelanjaan untuk mempermudah pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Terdapat pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, memastikan setiap warga mendapat akses layanan yang setara.
Menurut Helmi, inovasi tersebut bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, digitalisasi adalah bentuk nyata komitmen Pemkot Balikpapan dalam membangun sistem pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan.
Lebih jauh, Helmi mendorong daerah lain untuk tidak ragu menyesuaikan inovasi dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. “Kalau dari kegiatan ini mereka mau mencontoh Balikpapan, silakan. Tapi yang paling penting adalah menangkap peluang sesuai potensi daerah,” tuturnya.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan Yogyakarta, yang meskipun telah maju di sektor pariwisata, hanya menargetkan investasi Rp300 miliar karena keterbatasan wilayah. “Setiap target investasi disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pemerintah pusat tentu tidak memberikan target yang di luar jangkauan,” tambahnya.
Berbagai inovasi digital yang terus berkembang, Balikpapan kini menjadi role model nasional dalam transformasi layanan publik dan digitalisasi perizinan. Kota ini bukan hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga sumber inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berorientasi masa depan.(*/pknop-82)
