Aktifitas Ekonomi Meningkat, Bupati Harapkan Kepatuhan Pajak Juga Sejalan

TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Geliat ekonomi di berbagai sektor di Kabupaten Berau, khususnya pariwisata terus menunjukkan peningkatan. Terlihat dari tingkat belanja masyarakat cukup tinggi, pelaku usaha tumbuh, dan kunjungan wisatawan meningkat signifikan.
“Kondisi seperti ini, dimana saat aktivitas ekonomi meningkat, besar harapan kami kepatuhan pajak juga sejalan,” ungkap Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dalam kegiatan launching Digitalisasi Sistem Pemantauan Transaksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, kesenian serta hiburan, Rabu (05/11/25).
Melalui digitalisasi pemantauan pajak ini tambah beliau, sebagai langkah konkret bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi pengawasan pajak, sekaligus mencegah potensi kebocoran serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebetulan sejauh ini realisasi pajak daerah belum optimal. Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan, kesadaran masyarakat untuk taat pajak sangat diharapkan. Sebab, ketentuan pajak 10 persen yang dibayarkan masyarakat di hotel, restoran, atau tempat hiburan merupakan kontribusi langsung kepada PAD.
“Jadi dulu pajak mungkin tidak menjadi perhatian utama karena APBD kita masih tinggi. Namun sekarang pajak adalah sumber penting dalam mendukung pembangunan. Bayangkan, apabila maksimal pemasukan daerah dari sektor pajak ini, berpotensi sumbang PAD sekita Rp 15,83 miliar,” tutur Petinggi di Bumi Batiwakkal tersebut, di lokasi kegiatan yakni Hotel Bumi Segah, Jl Pulau Sambit, Tanjung Redeb itu.
“Kemudian, dengan digitalisasi, maka kedepan tidak ada lagi alasan kesulitan membayar pajak. Semuanya menjadi lebih mudah, praktis, dan terpantau. Karena dari perkotaan hingga perkampungan untuk mempermudah akses program digital apapun, pemasangan Wifi terus di galakkan,” kata beliau lagi.
Sejauh ini tiga inovasi yang di luncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut adalah Regulasi Peraturan Bupati mengenai sistem elektronik pajak daerah dan SOP pelaporan, Teknologi Pemasangan Tax Monitoring Device (TMD) yang memungkinkan pelaporan transaksi secara otomatis dan Kemitraan – Dukungan CSR perbankan sebagai bentuk kolaborasi strategis. (Nht/*)