BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Balikpapan masih belum mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan, mengungkapkan bahwa pengajuan dua lokasi calon pembangunan poll ⁷telah disampaikan, namun kelanjutan proyek masih harus menunggu verifikasi dan persetujuan dari Kementerian Sosial.
Dua lokasi yang diusulkan berada di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur, namun keduanya belum sepenuhnya memenuhi syarat teknis. Salah satu persyaratan utama adalah luas lahan minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare, serta status lahan yang harus sepenuhnya milik pemerintah.
“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum Sekolah Rakyat bisa dibangun, seperti kepemilikan lahan, ketersediaan listrik dan air. Di beberapa lokasi yang diajukan, PDAM dan lainnya masih harus menunggu,” jelas Edy, pada hari Rabu, 19 November 2025.
Meski proses pengajuan telah dilakukan, Edy menyebut hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Sosial. Hal ini membuat Pemkot Balikpapan harus berhati-hati menyiapkan semua dokumen, agar tak terjadi persoalan administratif seperti yang dialami kota lain.
“Banyak kasus Sekolah Rakyat di daerah lain yang operasionalnya berjalan dulu padahal administrasinya belum siap. Karena itu kita harus pertimbangkan matang-matang, apakah anggarannya dari pusat atau harus ditanggung Dinas Sosial,” ujarnya.
Jika terwujud, Sekolah Rakyat di Balikpapan akan menjadi fasilitas pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, mulai jenjang SD hingga SMA. Siswa akan menjalani asesmen dari Dinas Sosial sebelum dinyatakan layak masuk program.
“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama. Anak-anak harus siap tinggal di sana selama menempuh pendidikan. Sasarannya jelas, untuk keluarga kurang mampu dan harus melalui asesmen,” kata Edy.
Selama menunggu keputusan pembangunan, Balikpapan masih mengirim siswa ke Sekolah Rakyat di Samarinda. Baru-baru ini, dua siswa SD dan dua siswa SMA dari keluarga kurang mampu dikirim untuk mengikuti program tersebut.
Edy berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pembangunan fasilitas tersebut, agar Balikpapan dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif yang lebih dekat dan terjangkau bagi warga yang membutuhkan.
“Kami berharap ada respons segera, karena fasilitas ini sangat penting bagi anak-anak Balikpapan yang membutuhkan dukungan pendidikan lebih baik,” tutupnya.(*/pr) Kententuan dalam Pembangunan Sekolah Rakyat
BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Balikpapan masih belum mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Edy Gunawan, mengungkapkan bahwa pengajuan dua lokasi calon pembangunan telah disampaikan, namun kelanjutan proyek masih harus menunggu verifikasi dan persetujuan dari Kementerian Sosial.
Dua lokasi yang diusulkan berada di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur, namun keduanya belum sepenuhnya memenuhi syarat teknis. Salah satu persyaratan utama adalah luas lahan minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare, serta status lahan yang harus sepenuhnya milik pemerintah.
“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum Sekolah Rakyat bisa dibangun, seperti kepemilikan lahan, ketersediaan listrik dan air. Di beberapa lokasi yang diajukan, PDAM dan lainnya masih harus menunggu,” jelas Edy, pada hari Rabu, 19 November 2025.
Meski proses pengajuan telah dilakukan, Edy menyebut hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Sosial. Hal ini membuat Pemkot Balikpapan harus berhati-hati menyiapkan semua dokumen, agar tak terjadi persoalan administratif seperti yang dialami kota lain.
“Banyak kasus Sekolah Rakyat di daerah lain yang operasionalnya berjalan dulu padahal administrasinya belum siap. Karena itu kita harus pertimbangkan matang-matang, apakah anggarannya dari pusat atau harus ditanggung Dinas Sosial,” ujarnya.
Jika terwujud, Sekolah Rakyat di Balikpapan akan menjadi fasilitas pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, mulai jenjang SD hingga SMA. Siswa akan menjalani asesmen dari Dinas Sosial sebelum dinyatakan layak masuk program.
“Sekolah Rakyat ini berbentuk asrama. Anak-anak harus siap tinggal di sana selama menempuh pendidikan. Sasarannya jelas, untuk keluarga kurang mampu dan harus melalui asesmen,” kata Edy.
Selama menunggu keputusan pembangunan, Balikpapan masih mengirim siswa ke Sekolah Rakyat di Samarinda. Baru-baru ini, dua siswa SD dan dua siswa SMA dari keluarga kurang mampu dikirim untuk mengikuti program tersebut.
Edy berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait pembangunan fasilitas tersebut, agar Balikpapan dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif yang lebih dekat dan terjangkau bagi warga yang membutuhkan.
“Kami berharap ada respons segera, karena fasilitas ini sangat penting bagi anak-anak Balikpapan yang membutuhkan dukungan pendidikan lebih baik,”⁹itutupnya.(*/pr)
