TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Ditengah tekanan fiskal yang dialami daerah pasca pemangkasan dana transfer dari Pemerintah pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan penyesuaian anggaran secara ketat.
Oleh karena itu saat pengesahan Rancangan APBD tahun anggaran (TA) 2026 Bumi Batiwakkal, meskipun seluruh fraksi di lembaga legeslatif menyatakan setuju terhadap pengesahan tersebut, tetapi tidak sedikit catatan penting yang dilontarkan oleh para anggota dewan.
Salah satu catatan disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat Perjuangan, Rudi P Mangungsong. Dirinya mengungkapkan bahwa proses pembahasan anggaran kali ini cukup panjang dan dinamikanya sempat mengalami deadlock serta penundaan. Pemangkasan anggaran membuat banyak program visi-misi pembangunan yang sudah dirancang rapi terpaksa harus ditunda pelaksanaannya.
“Meskipun penerimaan dari pusat mengalami penurunan, tapi layanan dasar pada masyarakat kami minta tetap harus terjaga dan pembangunan prioritas daerah harus dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Masih menurut Wakil Rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, dirinya mengakui bahwa kondisi saat ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat luas.
Sehingganya melalui revisi Peraturan daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan bersamaan dengan APBD 2026 dianggap sebagai upaya strategis untuk memperkuat sumber pendapatan lokal. Namun demikian, Rudi mengingatkan bahwa kebijakan pajak dan retribusi harus dijalankan secara adil dan transparan agar tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang berat.
“Regulasi baru ini harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, agar perubahan ini tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi di lapangan,” ungkap Dewan yang juga merupakan Ketua Komisi II DPRD Kota Sanggam tersebut.
Ke depan, DPRD dan Pemkab diharapkan dapat bekerja sama secara intensif untuk memastikan bahwa meskipun banyak program ditunda, pelayanan dasar dan program prioritas — seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar — tetap berjalan.
“Harapan kami bahwa kondisi keuangan daerah bisa membaik, sehingga pada tahun berikutnya program-program pembangunan dan visi-misi yang tertunda dapat kembali dilaksanakan,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Perjuangan tersebut sekaligus mengakhiri paparannya. (Adv/Nht/Sof)
