SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengawal upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daerah siap menghadapi potensi bencana, khususnya banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi setiap tahun.
Kepala BPBD Kaltim, Yasir, menyampaikan bahwa pihaknya secara berkelanjutan melakukan mitigasi bencana dengan menitikberatkan pada kesiapsiagaan serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Kesiapan tersebut mencakup sumber daya manusia, peralatan, hingga koordinasi lintas instansi.
“BPBD selalu melakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” ujar Yasir saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa seluruh posko kebencanaan di kabupaten dan kota di Kalimantan Timur saat ini berada dalam kondisi siap siaga. Posko-posko tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, seperti perahu karet, kendaraan evakuasi, serta logistik bagi masyarakat terdampak.
“Di posko-posko sudah tersedia peralatan, mulai dari perahu karet, kendaraan evakuasi, hingga logistik. Kami juga melibatkan TNI, Polri, serta relawan dalam penanganan bencana,” jelasnya.
Yasir mengakui bahwa meskipun jenis peralatan kebencanaan telah terpenuhi, jumlahnya masih terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun secara umum, peralatan telah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Secara jenis sudah lengkap, hanya dari sisi jumlah memang masih terus kami perbarui,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai pengawalan mitigasi bencana tidak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan, terutama deforestasi. Ia menyinggung kondisi di sejumlah daerah seperti Sumatera dan Aceh yang mengalami peningkatan risiko bencana akibat kerusakan hutan.
“Hari ini kami rapat bersama BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu yang kami tekankan adalah pembelajaran dari bencana di Sumatera dan Aceh yang dipicu deforestasi tinggi,” ungkap Andi Satya.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 44 ribu hektare lahan terbuka di Kalimantan Timur yang perlu segera direstorasi melalui reforestasi dan penanaman kembali. Menurutnya, aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan menjadi dua faktor utama penyebab kerusakan lingkungan di daerah.
“Persoalan utama saat ini adalah sawit dan tambang. Banyak kebijakan kedua sektor ini berada di tingkat pusat, sehingga perlu evaluasi bersama agar tidak berdampak pada peningkatan risiko bencana di daerah,” tegasnya.
Andi Satya menambahkan, peran BPBD provinsi lebih bersifat koordinatif karena masing-masing kabupaten dan kota memiliki BPBD sendiri sebagai garda terdepan saat bencana terjadi. Ia berharap penguatan kesiapan logistik, terutama kebutuhan mendesak seperti obat-obatan, terus menjadi perhatian.
“Kami berharap kesiapan logistik, khususnya obat-obatan, benar-benar terpenuhi. Mudah-mudahan bencana tidak terjadi, tetapi kesiapsiagaan harus tetap maksimal,” pungkasnya.(DHV)
