SAMARINDA, Swarakaltim.com – Program Gratispol sempat menuai sorotan publik setelah muncul polemik pembatalan bantuan pendidikan bagi mahasiswa S2 kelas eksekutif di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program tersebut sejak awal memang diperuntukkan bagi mahasiswa kelas reguler.
Rudy menjelaskan, ketentuan itu telah diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, program Gratispol hanya menyasar jalur pendidikan reguler dan tidak mencakup kelas pekerja atau kelas eksekutif.
Ia mengakui, dari puluhan ribu penerima Gratispol pada 2025, masih terdapat sebagian kecil penerima yang belum terakomodasi atau mengalami kesalahpahaman terkait persyaratan.
“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya pelajar atau mahasiswa yang berdomisili minimal tiga tahun di Kalimantan Timur. Selain itu, program ini ditujukan bagi mahasiswa kelas reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif,” tegasnya pada Senin (09/02/2026).
Meski demikian, Rudy memastikan bahwa jalur reguler dari jenjang S1 hingga S3 tetap menjadi prioritas Pemprov Kaltim. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik, terutama guru, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami percaya, jika gurunya hebat, maka akan lahir generasi dan mahasiswa yang lebih hebat pula,” imbuhnya.
Ke depan, anggaran program Gratispol pada 2026 diproyeksikan meningkat signifikan hingga mencapai Rp1,3 triliun dengan sasaran ratusan ribu mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3.
Rudy menyadari Gratispol masih tergolong program baru sehingga masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan.
“Karena ini merupakan program perdana, sehingga tentu belum sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan segera melakukan pembenahan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra),” tutupnya.(DHV)
