SAMARINDA,Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memberi sinyal adanya kemungkinan pengalihan anggaran Program Gratispol apabila dalam pelaksanaannya terdapat dana yang tidak terpakai sepenuhnya. Anggaran yang tersisa itu direncanakan akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah.
Menurut Rudy, perhatian utama pemerintah provinsi saat ini tertuju pada pembangunan unit sekolah baru, terutama di wilayah yang mengalami defisit ruang belajar seperti Balikpapan dan Berau.
Ia menjelaskan, alokasi dana untuk Program Gratispol sebenarnya telah disiapkan dalam jumlah besar. Namun setelah dilakukan rasionalisasi sesuai kebutuhan aktual di lapangan, ada peluang munculnya sisa anggaran yang bisa dialihkan.
Rudy menegaskan, dana yang tidak terserap tidak akan dibiarkan mengendap tanpa pemanfaatan. Pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan anggaran tersebut untuk sektor prioritas, salah satunya pembangunan fasilitas pendidikan.
“Kalau memang setelah dihitung masih ada kelebihan, tentu akan kita gunakan untuk pembangunan, termasuk gedung sekolah,” ujarnya.
Ia mengakui kebutuhan ruang belajar di Kaltim masih cukup tinggi. Di Kota Balikpapan, kekurangan gedung sekolah bahkan disebut mendekati 48 persen dari total kebutuhan yang ada saat ini.
Kondisi tersebut dinilai mendesak untuk segera ditangani guna menunjang peningkatan mutu pendidikan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
Selain Balikpapan, Kabupaten Berau juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan. Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan tiga hingga empat unit gedung sekolah baru dengan distribusi yang disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan tiap daerah.
“Balikpapan itu kekurangan ruang belajar cukup besar, hampir setengah dari kebutuhan. Berau juga kita prioritaskan,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pembangunan sarana pendidikan akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga tahun-tahun berikutnya. Ia menyebut persoalan kekurangan gedung sekolah masih cukup banyak dan memerlukan perencanaan jangka panjang.
“Tahun ini kita mulai, nanti 2027 kita lanjutkan lagi. Karena memang masih banyak sekali kekurangan gedung sekolah,” katanya.
Kebijakan rasionalisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Dengan pengaturan ulang sesuai kebutuhan, dana yang tersedia dapat dimaksimalkan tanpa mengganggu tujuan utama Program Gratispol.
Di sisi lain, langkah tersebut juga menegaskan bahwa persoalan infrastruktur pendidikan di Kaltim masih menjadi pekerjaan besar. Kekurangan ruang belajar yang signifikan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Balikpapan, berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan jika tidak segera diatasi.
Melalui rencana pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan pemerataan akses belajar bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Timur.(DHV)
