TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Selasa (17/3/2026) Bupati, Sri Juniarsih Mas bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Berau mengikuti kegiatan High Level Meeting TPID secara virtual yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur Fahmi Himawan, mewakili Gubernur Kaltim, di Aula GOR Lapangan Pemuda, Tanjung Redeb.
Pada kesempatan itu pembahasan di tekankan pada pengendalian inflasi daerah. Dimana, langkah antisipatif yang dapat dilakukan harus berlandaskan empat pilar utama yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat (4K). Khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam menyikapi inflasi dengan berupaya menjaga komitmen untuk penguatan ketahanan pangan.
Menurut Petinggi di Bumi Batiwakkal, Sri Juniarsih salah satu startegi yang dilakukan dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. “Jadi, inflasi di Berau dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas, keterlambatan pasokan dari luar daerah, serta tingginya biaya transportasi dan distribusi,” ungkap beliau.
Langkah pengendalian sikapi inflasi, Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga dan stok pangan secara rutin, distribusi bersama Satgas Pangan, koordinasi dengan Perum Bulog dan para distributor, serta pelaksanaan “Gerakan Pangan Murah”. Kegiatan ini bahkan telah dilakukan sebanyak delapan kali sebelum Ramadan. “Gerakan pangan murah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pangan yang merata dan berkualitas,” ujar Orang nomor satu di berau itu.
Khusud kegiatan di gelar H-3 Lebaran ini, dirangkai dengan operasi pasar LPG 3 kilogram sebanyak 1.000 tabung serta penyaluran bantuan pangan kepada 12.212 Kepala Keluarga (KK) di Kota Sanggam. Adapun komoditas yang disediakan dalam kegiatan itu antara lain beras, telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, serta berbagai jenis ikan laut dan ikan air tawar.
Sri Juniarsih juga menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pembangunan daerah pada tahun 2026 ini, termasuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dan memastikan ketersediaan energi rumah tangga. “Pemerintah daerah akan terus hadir memastikan rantai pasok berjalan lancar, distribusi merata, dan harga tetap terkendali. Kemudian hal utama kami lakukan yakni membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah provinsi. Kami optimis inflasi di Berau dapat dikendalikan dan kebutuhan masyarakat selama HBKN dapat terpenuhi dengan baik,” tegasnya mengakhiri.
Dalam arahan Kepala DPTPH Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan menekankan pentingnya komunikasi publik secara masif guna mencegah kepanikan masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan peran TPID kabupaten/kota, optimalisasi peran BUMD dalam rantai pasok pangan, serta peningkatan kerja sama antar daerah surplus dan defisit untuk menekan disparitas harga komoditas strategis. (Nht/Bin)
