TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya memastikan kesiapan anggaran daerah untuk menopang kebutuhan hak keuangan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepastian tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, dalam wawancara singkat di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Jalan APT Pranoto, Tanjung Redeb baru baru ini.
“Langkah ini kami ambil di tengah menguatnya kekhawatiran publik mengenai dampak pembiayaan formasi pegawai terhadap beban keuangan daerah. Jadi, meskipun skema pembagian beban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah masih dalam pengkajian, jaminan atas hak-hak para pegawai nonsipil tersebut menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata beliau.
Sekda juga menjelaskan bahwa jajaran pemerintah daerah tengah menghitung kalkulasi anggaran secara komprehensif untuk memastikan seluruh alokasi hak pegawai tidak mengalami kendala teknis. Menurutnya, pemenuhan penghasilan pokok serta tunjangan bagi PPPK wajib masuk dalam struktur penganggaran daerah secara pasti.
“Kewajiban pemerintah daerah adalah menjamin seluruh hak keuangan pegawai, baik gaji maupun tunjangan pendukung, benar-benar tersedia dan teralokasikan secara sah dalam postur anggaran,” tutur Said.
Selain fokus pada penataan belanja pegawai, Sekda Berau juga menyinggung mekanika rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Berau. Ia memaparkan bahwa pembenahan struktur kepemimpinan untuk posisi struktural berjalan secara periodik setiap empat tahun. Sementara untuk jabatan fungsional, seperti tenaga pendidik dan personel medis, mekanisme penyesuaian karir bergerak dinamis mengikuti pemenuhan kriteria angka kredit masing-masing instansi.
“Dilema penataan birokrasi ini kian mendesak seiring publik yang menantikan kepastian pengisian posisi kepala dinas terbaru. Untuk berkas usulan pimpinan instansi, telah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Namun, proses pengesahan akhir masih tertunda lantaran Bupati Berau tengah fokus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” lanjut Said.
Dalam waktu dekat tambahnya, jajaran pimpinan daerah dijadwalkan melakukan safari kerja luar daerah untuk menggalang bantuan dan alokasi dana segar dari sejumlah kementerian strategis. Agenda audiensi intensif pekan depan tersebut menyasar Kementerian Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Komunikasi.
“Saat ini berkas usulan sudah berada di meja Bupati. Beliau masih mengagendakan koordinasi langsung ke beberapa Kementerian pekan depan guna menarik alokasi bantuan pembangunan dari pusat ke daerah,” pungkas Sekda, Said. (Nht/Bintang)
