Sejalan Wali Kota, Viktor Yuan Buka Opsi Gugatan Tagih Dana Rp209 Miliar

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Sejalan dengan Andi Harun, Wali Kota Samarinda, DPRD Samarinda menyiapkan langkah tegas hingga opsi gugatan untuk memperjuangkan hak keuangan daerah sekitar Rp209 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggaran bernilai besar tersebut dipandang sangat menentukan bagi kelancaran pembangunan fisik maupun layanan publik bagi warga Kota Tepian.

Viktor Yuan, Anggota DPRD Samarinda menegaskan pihaknya menuntut kejelasan rincian kalkulasi serta kepastian jadwal penyaluran anggaran tersebut dari jajaran pemerintah provinsi. Tanpa kejelasan formula dan waktu realisasi, selisih dana tersebut berpotensi menghambat rencana kerja daerah yang telah disusun.

“Ya, harus kita komunikasikan kepada Provinsi Kalimantan Timur. Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari provinsi. Bagaimana mekanisme perhitungannya sehingga kok bisa terutang Rp209 miliar dan belum ada pengakuan untuk kapan harus ditransfer ke Kota Samarinda,” ujar Viktor Yuan.

Dalam mengawal persoalan fiskal ini, DPRD Samarinda menyusun pendekatan bertahap mulai dari jalur dialog dan komunikasi persuasif antarpemerintah. Apabila pendekatan persuasif tidak membuahkan kepastian yang diharapkan, lembaga legislatif siap meningkatkan pengawalan melalui forum resmi di parlemen daerah.

“Langkah selanjutnya pertama persuasif untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi. Langkah yang berikutnya lagi bisa saja kemudian DPRD, kalau langkah persuasif tidak jalan, DPRD akan memanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP),” jelasnya.

Viktor menekankan bahwa penagihan dana ratusan miliar rupiah tersebut merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar karena menyangkut hak masyarakat luas untuk merasakan manfaat pembangunan kota. Pihaknya mendorong agar hak fiskal yang menjadi bagian penerimaan daerah dapat masuk dan dimanfaatkan secara optimal di Samarinda.

“Targetnya memang kita harus mengejar bagaimana yang harusnya itu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita yang harus ditransfer ke Kota Samarinda. Ini kita ngejar Rp209 miliar itu. Kalau tidak, itu kan haknya Samarinda, haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan Kota Samarinda. Itu harus dikejar,” tegasnya.

Apabila upaya komunikasi persuasif maupun agenda RDP tetap menemui kebuntuan, ia menyatakan kesiapan Fraksi Partai Demokrat untuk mengonsolidasikan langkah lanjutan bersama jajaran pengurus partai di tingkat DPD maupun DPP, termasuk mempertimbangkan jalur gugatan hukum.

“Ya, saya bilang dari Fraksi Demokrat kalau memang ini tidak berhasil, maka Fraksi Demokrat saya akan komunikasi dengan DPD ya atau DPP, apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” pungkas Viktor Yuan.(dhv)

www.swarakaltim.com @2024