Kejar Golden Time, Layanan Darurat 112 Samarinda Siaga 24 Jam

Suasana pemaparan standar pelayanan darurat 112 dan tata kelola aplikasi digital Diskominfo Samarinda

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Layanan panggilan darurat 112 di Samarinda mematok target waktu tanggap (response time) selama 7 hingga 15 menit demi mengejar golden time penanganan kondisi krisis di lapangan. Sejak ditetapkan pada 15 Oktober 2019, kanal aduan bebas pulsa ini terus beroperasi penuh selama 24 jam sehari dalam tujuh hari sepekan, termasuk pada hari besar keagamaan, guna merespons laporan kecelakaan, medis, maupun kegawatdaruratan lainnya.

Rizal, Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-government Diskominfo Samarinda menjelaskan efektivitas penanganan darurat di Kota Tepian sangat ditopang oleh jejaring relawan lokal yang tersebar di berbagai wilayah serta pemetaan titik evakuasi yang terukur. Untuk kawasan perkotaan, Diskominfo bahkan mengoperasikan armada ambulans sendiri guna mempercepat penjemputan korban, sementara wilayah penyangga seperti Palaran disinergikan dengan relawan dan ambulans terdekat.

“Kami dalam menjalankan panggilan darurat 112 ini diuntungkan sekali Samarinda ini karena banyak sekali relawan yang ada di Samarinda. Makanya kami bersama ITS bekerja sama membuat tata kelola bagaimana penanganannya efektif di Kota Samarinda,” ujar Rizal dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di ruang Command Center kantor Diskominfo Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Ia menguraikan, warga di dalam wilayah Samarinda dapat menghubungi nomor 112 secara gratis tanpa kode area, sedangkan penelepon dari luar daerah atau kawasan perbatasan seperti sekitar Separi dan Loa Janan diimbau menambahkan kode wilayah 0541 agar panggilan tidak terlempar ke daerah tetangga. Setiap aduan yang masuk akan dicatat dalam sistem ticketing mulai dari penerimaan, penindaklanjutan ke instansi atau relawan, hingga penyelesaian serta diverifikasi melalui foto atau video via WhatsApp guna menyaring panggilan iseng (prank call) maupun panggilan kosong (ghost call).

“Khusus untuk kondisi darurat ini, penyalahgunaan nomor ini akan dikenakan sanksi hukum. Jadi banyak sih yang melakukan di situ ada dua kriteria yaitu ghost dan prank call,” tegas Rizal.

Di balik kesiapsiagaan operator yang terbagi dalam tiga shift harian masing-masing beranggotakan empat personel. Rizal mengapresiasi peningkatan status para petugas yang kini menjadi PPPK paruh waktu dan berhak atas cuti umum dari BKPSDM. Meski hak cuti tersebut tetap dihormati, pengaturan jadwal antar petugas terus dijaga agar layanan darurat tidak terganggu.

Selain layanan publik 112, bidang yang dipimpinnya juga menerapkan standar operasional prosedur (SOP) ketat untuk kebutuhan internal perangkat daerah, mulai dari pengajuan pembuatan aplikasi hingga penerbitan subdomain samarindakota.go.id. Pada tahap awal pengembangan aplikasi, tim melakukan User Requirement Specification (URS) untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan sejak awal agar proyek tidak molor akibat perubahan kebutuhan di tengah jalan.

“Biasanya kalau kita tidak membatasi scope pekerjaan pada saat analisis, di pertengahan kita membuat aplikasi itu otak makin berkembang, maunya makin banyak akhirnya aplikasi nggak selesai-selesai kita buat,” ungkap Rizal.

Setelah proses coding rampung, setiap aplikasi maupun permohonan subdomain wajib melewati pengujian kelayakan atau User Acceptance Test (UAT) bersama Tim Tanggap Insiden Siber Diskominfo. Apabila masih ditemukan kekurangan teknis, perangkat daerah diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum aplikasi dinyatakan layak rilis ke tahap production atau mengaktifkan konfigurasi DNS live.(dho)

www.swarakaltim.com @2024