Evaluasi Standar Pelayanan Publik, Diskominfo Samarinda Serap Masukan dari Berbagai Stakeholder

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di ruang Command Center kantor Diskominfo Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Aji Syarif Hidayatullah, Kepala Dinas Kominfo Samarinda menjelaskan penyelenggaraan forum ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017. Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, FKP ini menjadi ruang dialog strategis untuk menyelaraskan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat serta perangkat daerah dengan kemampuan penyelenggara layanan di Diskominfo.

“Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dinamika kebutuhan digitalisasi pemerintahan serta tuntutan akan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel, maka diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada di Dinas Kominfo Kota Samarinda,” ujar Aji Syarif.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perubahan standar pelayanan ini bertujuan untuk memastikan setiap pelayanan, khususnya di bidang aplikasi, layanan e-government, dan layanan informasi publik, memiliki kepastian prosedur, jangka waktu penyelesaian, serta kualitas output yang terukur.

“Oleh karena itu, kehadiran Bapak dan Ibu menjadi sangat penting. Kami membutuhkan masukan, kritik yang konstruktif, serta saran perbaikan secara langsung agar rancangan perubahan standar pelayanan ini benar-benar aplikatif, responsif, dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Dalam FKP tersebut, sorotan utama bahasan dipaparkan oleh Rika Handayani, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Diskominfo Samarinda. Ia menjabarkan dasar hukum pelayanan PPID yang mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Permendagri Terbaru Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri, Pemda, dan Pemdes.

Rika memaparkan hasil survei kepuasan masyarakat triwulan III tahun 2026 yang mencapai skor 94,05 dengan kategori “Sangat Baik” berdasarkan sembilan unsur penilaian. Pihaknya juga menekankan percepatan internal dalam permohonan informasi publik yang diproses dalam 1×24 jam untuk penerimaan informasinya melalui inovasi WhatsApp Notification terintegrasi QR Code yang langsung terhubung ke pimpinan OPD dan admin.

Sebagai PPID utama, Diskominfo Samarinda membina 130 badan publik di lingkungan Pemkot Samarinda terdiri dari 30 badan, 10 kecamatan, 59 kelurahan, 28 BLUD, dan 3 BUMD yang ke depannya direncanakan menjangkau hingga tingkat sekolah. Layanan akses informasi pun tersedia melalui website, media sosial Instagram, aplikasi portal ‘samagov’, ‘Satu Data’, serta layanan tatap muka (offline) melalui front desk setiap hari kerja.

Kendati demikian, dalam evaluasi monitoring PPID, Rika menyoroti masih rendahnya tingkat kepedulian PPID Pelaksana di kelurahan maupun di lingkungan Balaikota dalam memperbarui data pada website resmi mereka, di mana sebagian besar masih memuat data tahun 2024.

“Jadi, kalau masalah aktif berkegiatan sangat aktif sekali itu OPD-OPD di seluruh Pemkot Samarinda, tapi untuk data saya heran, untuk upload-an data itu sangat rendah sekali, sangat rendah sekali, rendah sekali kepeduliannya,” tegas Rika.

Sebagai tindak lanjut, forum ini merumuskan penguatan pelatihan bagi petugas PPID pelaksana, pengembangan fitur digital lintas bidang di Diskominfo, serta peningkatan edukasi masyarakat guna menangkal penyebaran informasi hoaks melalui pembaruan data resmi secara berkala oleh seluruh perangkat daerah.

“Jadi disini peran kita semua di OPD-OPD untuk lebih meng-update data-data tadi,” pungkasnya.(Dho)

www.swarakaltim.com @2024