Pemprov Berlindung di Balik Penurunan Pendapatan Rp1 Triliun, Protes Samarinda Rp209 Miliar Belum Terjawab

Sri Wahyuni, Sekprov Kaltim

Andi Harun Siapkan Langkah Hukum Jika Peninjauan Kembali Tak Berujung Koreksi

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Penurunan pendapatan daerah lebih dari Rp1 triliun menjadi alasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penyesuaian anggaran. Namun, penjelasan tersebut belum menjawab keberatan Pemerintah Kota Samarinda atas pemangkasan alokasi APBD sebesar Rp209 miliar.

Pemkot Samarinda menyikapi serius kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata berkurangnya alokasi anggaran, melainkan metodologi dan formula distribusi yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar.

Bahkan, jika permohonan peninjauan kembali tidak direspons dengan koreksi yang adil, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Kalau pada akhirnya nanti tidak ada koreksi atau peninjauan kembali, maka jalur yang paling fair untuk diuji dalil mana yang benar adalah melalui langkah hukum,” ujar Andi Harun.

Menanggapi keberatan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni justru menjelaskan bahwa tekanan fiskal juga dialami pemerintah provinsi. Menurutnya, target pendapatan sebelumnya terlalu optimistis sehingga realisasi pendapatan mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun dan berdampak pada struktur APBD provinsi.

“Jadi kalau pengurangan, kita juga di provinsi memang terjadi pengurangan. Kenapa? Karena penurunan kemarin pendapatan terlalu optimis, kita kan berkurang 1 triliun lebih pendapatan sehingga APBD kita juga turun,” ujar Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni juga menjelaskan, mekanisme pembagian opsen pajak berjalan otomatis melalui pemisahan setoran (split bill). Sementara penyesuaian teknisnya, kata dia, terbuka untuk dikoordinasikan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemprov Kaltim memastikan penurunan fiskal tersebut dirasakan seluruh daerah di Benua Etam, termasuk pemerintah provinsi sendiri. Ia menegaskan persoalan ini bukan hanya menyangkut 10 kabupaten/kota, karena Pemprov juga mengalami kondisi yang sama.

“Termasuk provinsi. Termasuk APBD Provinsi. Jadi bukan bicara masalah 10 kabupaten/kota karena kita juga bagian dari itu,” pungkasnya.

Namun, penjelasan mengenai penurunan pendapatan provinsi lebih dari Rp1 triliun belum menjawab substansi keberatan Samarinda. Sebab, persoalan yang diangkat Pemkot bukan hanya menyangkut kondisi fiskal, tetapi juga dasar perhitungan dan formula distribusi yang berujung pada pengurangan alokasi sebesar Rp209 miliar.

Di titik inilah polemik tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemprov Kaltim. Penurunan pendapatan memang menjadi persoalan fiskal bersama, tetapi transparansi dan kejelasan formula pembagian tetap menjadi hal yang dituntut Samarinda.

Jika tidak ada koreksi melalui mekanisme peninjauan kembali, ancaman membawa persoalan ini ke ranah hukum sebagaimana ditegaskan Andi Harun menjadi babak berikutnya dari polemik pembagian pendapatan tersebut. (DHV)

www.swarakaltim.com @2024