Abdul Rohim, Wali Ketua Bapemperda DPRD Samarinda
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda tengah mematangkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan. Regulasi anyar ini disiapkan untuk memastikan setiap pemanfaatan aset jalan memiliki payung hukum yang ketat guna melindungi fungsi utamanya dari kerusakan.
Abdul Rohim, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda menjelaskan regulasi ini secara spesifik akan mengatur pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), hingga ruang pengawasan jalan (Ruwasja). Pasalnya, selama ini banyak ditemukan pelanggaran di lapangan, mulai dari pembuatan akses jalan masuk swasta yang mengganggu kelancaran lalu lintas hingga aktivitas galian utilitas oleh pihak ketiga yang kerap meninggalkan kerusakan badan jalan tanpa perbaikan optimal.
“Jadi kita mau memastikan saja bahwa ke depan pemanfaatan jalan itu betul-betul ada aturan yang jelas. Karena ini kan aset pemerintah yang dalam penggunaannya, pemanfaatannya itu harus dipastikan tidak mengganggu yang fundamental terkait dengan keberadaan jalan itu sendiri,” ujar Abdul Rohim saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu sore (18/11/2026).
Sebagai langkah preventif terhadap maraknya proyek galian kabel maupun pipa oleh kontraktor dan instansi tertentu, Raperda ini mewajibkan pelaku penggalian untuk menyerahkan jaminan berupa garansi bank (bank garansi) kepada pemerintah. Jaminan tersebut baru dapat diambil kembali apabila kondisi fisik jalan telah dipulihkan secara utuh seperti sedia kala.
“Misalnya yang kita sering temukan dalam beberapa waktu selama ini, saat orang menggali jalan, itu setelah digali nggak kembali. Ini kita atur bahwa semua, misalnya tanah digali nih untuk kepentingan kabel atau apa oleh kontraktor, dia harus menyerahkan surat jaminan bank garansi,” terangnya.
Ia menegaskan, apabila pihak terkait mangkir atau gagal memulihkan kondisi jalan sesuai standar awal, dana dari surat jaminan tersebut akan langsung dicairkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai perbaikan fisik di lapangan.
Selain persoalan galian utilitas dan akses keluar-masuk bangunan swasta, aturan ini juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak manapun yang memanfaatkan ruang jalan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan disahkannya Perda Pemanfaatan Jalan ini nantinya, seluruh bentuk aktivitas di sekitar koridor jalan diharapkan tertib hukum dan tidak merugikan kepentingan publik.
“Bahkan kita atur juga pihak-pihak yang memanfaatkan tadi Rumija, Rumaja, Ruasja itu yang tidak sesuai ketentuan, maka akan diancam dengan sanksi-sanksi yang sudah kita tetapkan,” pungkasnya.(DHV)