SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda menghadapi tekanan fiskal berat setelah kebijakan penyesuaian target opsen dan alokasi bagi hasil pajak (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). memangkas proyeksi penerimaan daerah sebesar Rp209,68 miliar (atau sekitar Rp209 miliar) pada APBD Perubahan 2026. Padahal, APBD Perubahan telah disepakati bersama DPRD serta melalui asistensi provinsi, dan berbagai kegiatan di lapangan sudah berjalan sehingga selisih pembiayaan yang belum terbayarkan berpotensi berubah menjadi beban utang daerah.
Andi Harun, Wali Kota Samarinda menjelaskan kebijakan tersebut bermula dari surat gubernur tertanggal 7 Oktober 2026 yang menindaklanjuti surat Bapenda provinsi pada 6 September 2026 terkait penyesuaian bagi hasil pajak kabupaten/kota. Pihaknya telah melayangkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali secara resmi kepada gubernur pada 26 Oktober 2026, disertai komunikasi langsung maupun lewat pesan singkat, sembari menanti respons korektif hingga batas akhir sebelum 30 November.
“Kami masih punya harapan kepada Pak Gubernur sampai sebelum 30 November melalui surat yang telah kami kirimkan. Surat itu perihalnya adalah keberatan dan permohonan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang berdampak tersebut,” ujar Andi Harun, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan, Pemkot Samarinda memilih membuka ruang dialog secara teknokratik agar polemik hubungan antar pemerintahan ini tidak bergeser menjadi konflik politik maupun memicu spekulasi liar. Menurutnya, pengujian kebijakan merujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi ketepatan kewenangan, keabsahan prosedur, serta keadilan fiskal bagi daerah.
“Karena masih ada waktu sampai akhir bulan, kami terus berharap agar permohonan, perihal, dan bab-bab penjelasan kita itu ditelaah secara resmi, kalau perlu dilakukan diskusi bersama,” katanya.
Selain risiko utang yang membayangi APBD 2027, Andi Harun menyoroti kejanggalan tata kelola administrasi dalam penerbitan kebijakan tersebut. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023 serta regulasi pajak daerah provinsi, penetapan alokasi bagi hasil semestinya dituangkan melalui keputusan gubernur yang dibahas dalam forum rekonsiliasi bersama kabupaten/kota dengan membuka kertas kerja secara transparan, bukan sekadar korespondensi surat yang mendahului keputusan.
“Sampai hari ini kita tidak mendapatkan keputusan gubernurnya, tiba-tiba kita mendapatkan surat. Keputusannya belakangan, korespondensinya lebih duluan,” tegasnya.
Langkah pelaporan kepada DPRD Samarinda juga ditempuh karena menyangkut hak konstitusional daerah serta keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Pemkot berharap pemerintah provinsi bersedia melakukan koreksi secara terbuka apabila ditemukan kekeliruan penetapan maupun kewajiban penyaluran yang belum tuntas.(DHV)