ROHIM : “Edit Vidio, Memframing Proses Hukum”
BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – KH. AUS HIDAYAT NUR selaku Anggota DPR RI Fraksi PKS menyesalkan ucapan Saudara Edy Mulyadi dalam protesnya terhadap rencana perpindahan IKN ke Penajam Pasar Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan mengucapkan kata-kata kasar, vulgar, dan berada merendahkan masyarakat Kaltim.
“Saudara Edy bukan kader PKS dan tidak berbicara atas nama PKS tetapi Kami dari PKS Kaltim maupun DPP PKS perlu memperingatkan yang bersangkutan agar Menjaga akhlakul Karimah dalam berbicara. Ucapan yang dilontarkan itu dapat mengusik kebencian, permusuhan dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Agama maupun Pancasila. Saya sudah mengimbau yang bersangkutan untuk minta maaf kepada masyarakat Kaltim,” ujar Aus Hidayat yang biasa di sapa Kang Aus dalam siaran pers nya kepada Media Swara Kaltim, Minggu,(23/1/’22).
Sementara itu Abdul Rohim, Humas DPW PKS Kaltim juga menegaskan bahwa Edi Mulyadi bukan kader PKS. Ia juga menyatakan bahwa video ujaran yang viral saat ini merupakan upaya mengadu domba masyarakat dengan PKS.
Untuk itu Rohim menyatakan akan menempuh upaya hukum kepada pihak yang telah mengedit video yang viral tersebut dengan framing Edi Mulyadi sebagai kader PKS.
“Kami juga akan memproses “pihak” yang telah mengedit video tersebut dengan framing Edy sebagai politisi PKS,” katanya melalui pesan singkat kepada Swara Kaltim, Sabtu (22/1/2022).
Masyarakat Ia minta tenang untuk tetap berkepala dingin dan tidak terpancing terprovokasi menghadapi isu tersebut. Namun Ia mempersilahkan masyarakat yang keberatan dengan ucapan Edi Mulyadi dalam video yang viral tersebut untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.
“Silakan masyarakat Kalimantan terutama Kaltim untuk memproses Edy Mulyadi secara hukum atas hinaannya terhadap Kalimantan,” ujarnya dengan tegas.
Hal ini ditanggapi terkait informasi sebelumnya pada video ucapan Edy Mulyadi viral di medsos. Dikutip dari akun Twitter @YRadiato yang dibagikan pada 22 Januari 2022, Edy Mulyadi menyuarakan terkait dengan IKN atau Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan.(*/SIS).
