MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Setelah mengalami pemotongan angaran akibat imbasnya wabah pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) berinisiatif untuk membangun kantor semi permanen bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun pada pembahasan Ranperda APBD Mahulu tahun anggaran 2022 pada Senin, 8 November 2021 lalu. Melalui gambaran dan rencana pembangunan kantor OPD semi permanen di tahun 2022, sangat memungkinkan yang dapat dibangun lahan Pemkab Mahulu di kawasan yang ada wilayah Sebenaq, Kampung Ujoh Bilang.
Inisiatif itu disikapi segenap fraksi DPRD Mahulu, dengan memberi saran khusus agar pembangunan kantor pelayanan publik bisa di mulai tahun depan. Sikap ini terlihat ketika seluruh fraksi memberikan pandangan umum membahas Ranperda APBD Mahulu tahun anggaran 2022 tersebut.
Sikap pertama di mulai dari Fraksi Gabungan Golkar-Demokrat (Goldem), yang disampaikan melalui juru bicara Fraksi Dalmasius. Fraksi Goldem menilai, rencana pembangunan kantor OPD semi permanen di lahan yang dikuasai Pemkab Mahulu sebagai salah satu prioritas.
Mengingat, selama ini, mayoritas kantor OPD di Mahulu tidak representatif. Masih menyewa rumah warga. Pembangunan ini dinilai sebagai bagian menghadirkan layanan publik yang cepat, efisien dan terintegrasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Tanggapan serupa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrasi-Perjuangan (PDIP). “Kami menyarankan dan mengusulkan agar kantor semi permanen OPD itu dibangun dengan sistem swa-kelola di masing-masing OPD,” tuturnya.
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun menyadari kantor-kantor milik OPD mayoritas dalam kondisi memprihatinkan. Sejak kabupaten ini berdiri hampir delapan tahun silam, mayoritas kantor OPD masih menyewa rumah warga sekitar.
Kata Avun ditambah rumah-rumah kayu yang disewa sebagai kantor OPD itu dinilai kurang representatif untuk pelayanan. Banyak kantor memiliki ruang sempit, kumuh dengan sarana penunjang yang serba terbatas.
“Saya menilai pembangunan kantor semi permanen menjadi solusi alternatif yang ekonomis di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Mengingat, biaya membangun sebuah kantor OPD permanen diperkirakan membutuhkan anggaran belasan hingga miliaran rupiah,” tuturnya.
Avun juga memperhitungkan dengan sederhana masih ada 18 unit kantor OPD di Mahulu yang belum terbangun, ia memperkirakan butuh dana miliaran rupiah dana membangun kantor OPD permanen. Sehingga opsi pembangunan kantor semi permanen menjadi solusi yang paling memungkinkan di tengah keterbatasan anggaran saat ini. “Kemampuan keuangan daerah belum siap membangun kantor OPD permanen. Bisa 5 sampai 6 periode bupati baru semua kantor terbangun,” bebernya.
Kata Avun, saat ini Pemkab Mahulu telah berupaya mencari pendanaan alternatif. Yakni mengusulkan permintaan bantuan keuangan langsung kepada Gubernur Kaltim pada tahun 2022. Sembari menunggu kepastian, Pemkab tetap mengusulkan anggaran pembangunan kantor OPD semi permanen di APBD Mahulu tahun anggaran 2022.
“Jika rencana itu terealisasi. Avun mengusulkan pembangunan kantor OPD semi permanen dibangun bertahap. Semisal contoh dari 18 unit kebutuhan kantor, bisa dibangun dahulu 10 kantor. Namun sekarang kita masih fokus di APBD, usulan ke Gubernur akan segera ditindaklanjuti sesuai kesepakatan bersama,” imbuhnya.
Ia menegaskan, infrastruktur dan pelayanan publik maupun program pemulihan ekonomi juga berjalan beriringan dan saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan infrastruktur dibangun secara bertahap setiap tahun sesuai dengan prioritas dan alokasi anggaran. Karena itu, ia menyarankan publik juga ikut mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pembangunan pemerintah di lapangan jika ada yang salah.
“Perkiraan biaya pembangunan 1 unit kantor semi permanen berkisar Rp 1,5 miliar per unit. Kalau 10 unit, bisa 15 miliar. Dan sudah ada alokasi anggarannya. Pertimbangannya, OPD lain masih bisa memanfaatkan kantor Bappelitbangda dan kantor bupati yang kosong setelah pindah ke kantor baru,” pungkasnya.
Avun menyadari, ke depan bisa saja ada keluhan sebagian warga atas pembangunan itu. Mengingat pembangunan berjalan di tengah situasi keterbatasan anggaran ditambah pandemi Covid-19. “Mohon pengertian. Karena anggaran tidak signifikan, apalagi kita bergantung dari transfer dana pusat. Tidak dan belum bisa bergantung dari PAD,” pungkasnya.(*)
Editor : Alfian
Publisher : Rina
