Foto Anggota Komisi III DPRD Berau Sakirman
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Seiring dengan perkembangan ekonomi dan jumlah penduduk di Kabupaten Berau, kususnya di Kawasan pesisir membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau semakin serius membahas progress tahapan pembangunan jembatan kelay III. Perencanaan proyek yang sempat mandeg di tahun 2015 lalu itu dirasa perlu diangkat kembali karena fungsinya yang sangat vital untuk pengembangan jalur ekonomi diwilayah pesisir Berau.
Menurut penjelasan dari anggota Komisi III DPRD Berau Sakirman kepada Swara Kaltim menyarankan agar lahan yang sudah di Feasibility Study (FS) bisa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, khusunya untuk pembebasan lahan diperlukan.
“Jembatan Kelay III ini adalah solusi jangka Panjang untuk akses ekonomi dan transportasi masyarakat, kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti biaya pembangunanya pasti akan terus naik,“ papar Sakirman.
Kalau anggaran pembebasan lahan tersedia menurut Sakirman, akan ada tim appraisal yang akan turun untuk menyesuaikan atau menilai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jembatanya. Selain tim appraisal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga terlibat
“Memang kebutuhan biayanya besar, makanya harus dimulai dari pembebasan lahan diperlukan sesuai kebutuhan DPUPR yakni sekitar 1-2 hektar untuk sisi kanan dan sisi kiri jembatan tersebut,“ imbuh Sakirman.
DPRD juga minta agar review design bisa segera dikerjakan, menurutnya untuk review design jembatan perlu anggaran sekitar Rp 3 miliar sampai dengan Rp 4 miliar, sedangkan untuk anggaran pondasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 miliar. “Ini semua harus kita rencanakan dengan baik, termasuk kajian teknisnya, kita ingin hasilnya optimal dan maksimal agar bisa dinikmati dalam jangka waktu panjang oleh masyarakat,“ pungkasnya. (Nht/Adv).
