Foto Saat penyerahan prasasti ditetapkan Maluang menjadi Kampung Gender RPPA
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur terpilih sebagai role model Kampung atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam wilayah Kabupaten Berau. Hal itu ditandai dengan di launchingnya Amanat yang diberikan untuk Maluang. Melalui kegiatan ini sebagai celah terus bersinergi dalam aspek pengorganisasian perempuan dan anak agar terus memantapkan implementasi peraturan kampung tentang DRPPA.
Launching dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Setda Berau Jaka S dan dihadiri juga oleh Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA RI yakni Darmawan beserta jajaran secara virtual, Kepala DKP3A Kaltim beserta jajaran, Kepala DPPKBP3A Rabiatul Islamiyah, Kepala OPD terkait, Camat, Ketua TP PKK Berau, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Kepala Kampung Maluang dan lainnya, Ketua APSAI Berau dan Fasnas Fasda DRPPA.
Dalam sambutannya Jaka menyampaikan bahwa dalam menunaikan amanat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak melalui, kegiatan ini juga dapat memperkuat komitmen dan kepedulian bersama terhadap pentingnya kenyamanan hidup bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, yang sejatinya memiliki peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan kampung dan daerah.
“Penunjukan Kampung Maluang sebagai Role Model Kampung Gender Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini tentunya dilatari oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perekonomian Maluang yang maju, dan dikelola oleh perempuan pada industri UMKM berupa produk Batik Maluang yang telah dikenal luas di Indonesia. Secara tidak langsung, keberadaan industri Batik Maluang ini turut membangkitkan ekonomi di sekitarnya,” ujar Staf Ahli itu.
Hal ini pun sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yaitu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana ekonomi kreatif merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melatih kemandirian bagi para ibu-ibu rumah tangga.
“Untuk itu, secara khusus saya meminta kepada segenap aparatur pemerintah kampung Maluang, kelompok perempuan, lembaga masyarakat kampung, lembaga adat kampung, relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) serta forum anak dari Maluang untuk bersinergi dalam aspek pengorganisasian perempuan dan anak di kampung untuk, memperkaya data pilah, serta memantapkan implementasi peraturan kampung tentang DRPPA, termasuk alokasi pembiayaan DRPPA,” jelasnya.
Lanjutnya, dirinya juga meminta untuk terus diperhatikan terkait persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan kampung, persentase perempuan wirausaha, dan memastikan untuk semua anak mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak, tidak terjadi kasus kekerasan, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada perkawinan anak usia dini.
“Dengan di launchingnya Kampung Gender Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan role model Kampung Maluang, saya sangat berharap akan terwujud ekonomi rumah tangga yang signifikan, terciptanya iklim bisnis yang kondusif dan positif, dan terciptanya masyarakat yang kreatif dan inovatif.
Untuk itu, saya sangat berharap kepada pemerintah kampung Maluang agar memaksimalkan peluang ini dengan sebaik-baiknya dengan mencontoh kampung gender sebelumnya, yaitu Kampung Labanan Jaya dan Labanan Makmur,” tutur harapan Jaka saat penyampaian sambutan diatas mimbar.
Selain itu, Kepala DPPKBP3A Rabiatul Islamiyah menyampaikan perihal dengan adanya pelaksanaan kegiatan launching ini menjadikan sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan implementasi dalam pemberdayaan perempuan dan peduli anak. Kampung Maluang juga dijadikan sebagai kampung tematik karena disana ada batik dan memiliki banyak potensi-potensi lainnya.
“Untuk pengawalan dan evaluasi dari kegiatan ini kedepannya akan dilakukan pendampingan badan Kabupaten Berau pada badan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak dan DKP3A provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator DPPPA Kaltim,” ucap Rabiatul Islamiyah.
Dengan adanya kegiatan ini tambahnya, sangat berharap besar untuk dapat menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam memfasilitasi dan mewujudkan dalam kesejahteraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Jadi marilah kita bekerjasama untuk di masing-masing daerah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan wujudkan kesetaraan gender perempuan dan perlindungan anak didaerah kita tercinta ini,” Rabiatul Islamiyah.
Kepala KPPPA RI Deputi Bidang Kesetaraan Gender juga menambahkan terkait indeks diskriminasi yang masih banyak terjadi terhadap perempuan dan anak yang belum diprioritaskan dan dilihat dari beberapa indeks dan data, seperti indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, serta indeks perlindungan anak. “Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tentunya kualitas bangsa Indonesia di masa depan akan bisa terancam,” jelasnya.
Kemudian, Kepala Kampung Maluang Muchtar telah memberikan matriks indikatornya dalam mengukur dan menilai implementasi PUG bidang pemberdayaan perempuan di daerah kampung Maluang untuk digunakan sebagai 7 prasyarat pengarusutamaan gender diantaranya kelembagaan, kebijakan, komitmen, data pilah, metode, partisipasi masyarakat, hingga sumber daya.
“Harapan saya untuk Kampung Maluang ini semoga selalu menjadi kampung yang nyaman khususnya terhadap perempuan dan anak dalam memenuhi hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan” pungkas Usnadi selaku Kepala Kampung Maluang. (Nht/Asti)
