TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Agar sektor pertanian diwilayah Bumi Batiwakkal lebih terarah, hasil produksi memuaskan dengan komoditi beragam, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dinilai perlu segera lakukan pemetaan di sektor tersebut.
“Positifnya apabila telah ada pemetaan, berikutnya dibuat masterplan pada sektor pertanian, akan mempermudah penganggaran guna pengembangan pertanian secara luas. Dan tentunya anggaran yang dikucurkan Pemerintah daerah juga bakal tepat sasaran,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman usai menggelar reses ke III tahun 2023 di Kampung Bangun Kecamatan Sambaliung, beberapa hari lalu.
Jadi masterplan itu tambahnya, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Kenapa demikian, agar masyarakat mengetahui lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan, supaya selalu terjaga. Selain itu setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing. Sehingganya tidak semua kampung menanam komoditas yang sama.
“Intinya, kalau sentra komoditinya berbeda, tentu bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Karena saat tiba waktunya panen semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang karena bukan dari satu komoditi. Besar harapan saya, agar semua anggaran yang mengalir untuk bidang pertanian ke Kabupaten Berau bisa tepat sasaran. Sekaligus merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian,” jelas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 4 meliputi Kecamatan Sambaliung, Tabalar dan Kelay tersebut.
Lanjutnya, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di Kampung Buyung Buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar. Kebetulan Kampung Buyung Buyung saat ini menjadi penghasil beras kampung yang sedang digalakkan pemerintah untuk di konsumsi masyarakat luas, termasuk para ASN dan DPRD Berau.
Tahun ini beberapa peningkatan di sektor pertanian direalisasikan pekerjaannya menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR). “Dengan adanya pemetaan sebagaimana sektor pariwisata, sehingga dalam pengembangannya lebih terarah. Jangan sampai akibat tidak ada acuan sehingga antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) membuat program di salah satu kampung, ternyata Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) juga membuat program yang sama di sana. Dampaknya sayang anggaran jadi mubajir, ini dihindari dengan harus ada pemetaan sektor pertanian didaerah kita,” imbuh Sakirman. (Adv/Nht/Asti)
