TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Dalam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran hendaknya di komunikasikan dengan DPRD.
“Kenapa hal itu kami tekankan, sebab dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga Pagawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga lainnya sangat erat kaitannya dengan keuangan daerah,” ungkap Ketua DPRD Bumi Batiwakkal, Madri Pani dalam obrolan singkat baru baru ini, seputar ditingkatkannya kesejahteraan ASN, PPPK, PTT dan lainnya termasuk dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Pada prinsipnya, Pemerintah daerah boleh meningkatkan kesejahteraan ASN dan lainnya, namun terlebih dahulu melihat kemampuan APBD dan yang terpenting disetujui oleh DPRD.
“Kita harus duduk bersama membahas kebijakan tersebut dengan seksama, dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN, PPPK dan lainnya. Namun tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Besar harapan saya juga bahwa peningkatan kesejahteraan ASN, PPPK, PTT harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Dimana pihak yang ditingkatkan kesejahteraannya harus lebih profesional, lebih responsif, dan lebih berintegritas dalam melayani masyarakat,” tegas Madri.
Dewan asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut juga menambahkan, agar sinergi antara Pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ASN, PPPK, PTT termasuk Aparat Kampung dan tenaga lainnya. Sebab semua itu bertujuan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” kata Petinggi di lembaga legeslatif Berau itu.
Karena kebijakan Pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan ASN dan pegawai lainnya itu sangat dirinya dukung. Sebab itu merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan diupayakan oleh Pemerintah daerah. (Adv/Nht)
