TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Setiap tahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) selalu mendapatkan anggaran besar, karena merupakan Instansi yang menangani proyek proyek fisik di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Mengingat akan hal tersebut, makanya DPUPR diharapkan mampu merealisasikan anggaran yang diamanahkan dengan maksimal dan bertanggung jawab.
Mengungkapkan hal itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah di definitifkan beberapa waktu lalu yakni Dedy Okto Nooryanto bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Bumi Batiwakkal, saat dijumpai dikantornya Jl Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini. “Hal tersebut kami tekankan demi mencegah potensi penyalahgunaan yang bisa berdampak negatif nantinya,” ungkap Legislator Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Lanjutnya, karena nominal anggaran harus dikerjakan DPUPR dalam tahun ini baik melalui APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ditambah lagi Perubahan, jika tidak dikelola dengan cepat, dikhawatirkan akan berpotensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Oleh sebab itu lembaga Legeslatif berupaya mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mengelola anggaran yang besar itu agar cepat direalisasikan.
“Tujuannya tidak lain, untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan kedepannya. Semoga saja apa harapan Dewan menjadi perhatian dari DPUPR Berau untuk lebih cekatan dalam melaksanakan proses pengerjaan yang telah direncanakan, jangan sia-siakan anggaran besar yang diberikan, manfaatkan dengan benar dan utamakan skala prioritasnya. Juga selalu utamakan adanya transparansi dalam setiap program yang dilaksanakan,” ujar Dedy Okto Nooryanto. (Adv/Nht/Day)
