BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Sebanyak 125 pengurus Forum Komunikasi Persatuan Pedagang seluruh Pasar Rakyat Kota Balikpapan periode 2025-2029 secara resmi dikukuhkan Walikota Balikpapan Rahmad Masud. Pengukuhan berlangsung dengan lancar dan hikmat di ballroom hotel Pasifik Balikpapan Kamis,(3/7/2025).
Dalam sambutanya, Walikota Balikpapan H. Rahmad Masud meminta kepada para pengurus forum untuk dapat aktif dan berkolaborasi dengan pemerintah demi menciptakan pasar yang rapi, tertib, dan nyaman. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pedagang dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di pasar, termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL).
“Saya atas nama Wali Kota berharap kerja sama semua pengurus. Karena saya yakin, tanpa persatuan, tanpa kebersamaan, tanpa kolaborasi dan sinergi, apapun yang dilakukan tidak akan terwujud,” tegas Walikota (3/7/2025)
Lanjut Rahmad, pihaknya mengaku untuk mengatur pedagang bukan hal mudah. Di satu sisi mereka ingin mencari nafkah, sementara pemerintah wajib menegakkan aturan dan menjaga estetika kota. Ia menyoroti kondisi Pasar Pandansari sebagai salah satu lokasi yang paling sering dikeluhkan akibat persoalan penataan pedagang. “Pemerintah tahu pedagang punya hak hidup dan hak untuk berjualan. Tapi kalau aturan tidak ditegakkan, kota jadi tidak tertib. Maka tugas kita adalah menata, bukan menggusur,” tegasnya.
Rahmad mengaku, untuk melakukan revitalisasi Pasar Klandasan dan kini sudah tertata rapi. . Untuk itu, dirinya berharap kepada dinas terkait memastikan tidak ada lagi pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan. Ketika ada kios kosong, pemerintah mempersilakan agar para pedagang dimasukkan ke dalam area pasar.
Kendati demikian, pentingnya validasi data jumlah pedagang agar tidak terjadi penambahan yang tak terkendali. “Sering kali setelah pasar diperbaiki, jumlah pedagang justru bertambah. Ini yang jadi masalah,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, pihaknya berharap kepada para ketua forum pasar rakyat di berbagai lokasi seperti Pandansari, Klandasan, Sepinggan, dan Loa Besi, untuk dapat aktif menyampaikan keluhan pedagang kepada pemerintah.
“Dirinya berharap ada pembentukan grup WhatsApp yang melibatkan dinas-dinas teknis seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, agar aspirasi para pedagang bisa langsung mereka tindaklanjuti,” tegasnya.(*/pkjl7)
