BALIKPAPAN, Swarakaltim.com. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Gasali, menilai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini telah berjalan lancar dan sesuai harapan.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang menggandeng 13 sekolah swasta sebagai solusi untuk mengakomodasi peserta didik baru, sekaligus meringankan beban para orang tua dengan memberikan bantuan uang daftar sekolah sebesar Rp 1.5 juta dan SPP sebesar Rp 150 ribu per bulan setiap peserta didik.
“Ini bentuk kepedulian dan upaya pemerintah kota agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan. Kami mendorong agar ke depan kerja sama ini bisa diperluas, tidak hanya 13 sekolah,” kata Gasali, pada Senin, (7/7/ 2025) di Gedung Parkir Lantai 8 Klandasan Balikpapan.
Menurutnya, pemerintah perlu terus mendorong kemitraan dengan sekolah swasta agar akses pendidikan di Balikpapan makin merata. Hal ini penting agar keresahan masyarakat terkait penerimaan siswa baru yang kerap terjadi setiap tahun bisa diminimalisir.
Gasali juga menyoroti rencana penerapan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang akan mewajibkan ijazah TK sebagai syarat masuk SD mulai tahun 2026. Ia mengingatkan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait kebijakan tersebut.
“Kalau itu menjadi aturan nasional, tentu kita akan mengikuti. Tapi pemerintah harus memastikan masyarakat tidak bingung. Sosialisasi harus dilakukan sejak sekarang agar masyarakat siap ketika kebijakan itu berlaku,” tegasnya.
Politisi Golkar menambahkan, tidak semua wilayah di Balikpapan sudah memiliki fasilitas TK atau PAUD yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap ada keringanan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang belum terjangkau fasilitas TK. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar menerapkan aturan,” ujarnya.
Gasali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, baik negeri maupun swasta, tanpa harus memilih berdasarkan status sekolah. Yang terpenting, katanya, adalah semua anak Balikpapan bisa bersekolah secara gratis dan mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Yang kita dorong adalah bagaimana pendidikan ini tidak lagi menjadi keresahan setiap tahun. Anak-anak harus bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua tidak perlu panik setiap masa penerimaan murid baru tiba,” tutupnya.(*/dpjl)
