MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan adanya krisis bahan pangan di daerah perbatasan, khususnya di Long Apari. Hal itu diakibatkan sungai surut dan minimnya akses jalan darat menuju wilayah dua kecamatan yang berada di hulu riam.
“Kondisi ini menyebabkan kelangkaan bahan pokok dan BBM bagi masyarakat di perbatasan yang sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan darat,” ungkap Bupati Mahulu melalui dialog Publika TV-RI Kaltim, Jumat (1/8/2025).
Bupati juga menyampaikan, bahwa harga seluruh kebutuhan pokok selama beberapa minggu ini naik signifikan. Bahkan beras yang biasa dijual harga Rp400 ribu, sekarang tembus Rp1,2 juta. Kenaikan harga tersebut merata di semua jenis barang saat musim kemarau melanda Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.
“Harga bahan pokok di wilayah Long Pahangai dan Long Apari memang jauh berbeda dengan daerah lain di Kaltim. Ditambah musim kemarau, karena akses menuju wilayah perbatasan sangat sulit, dan akses jalan darat belum memadai. Karena saat kondisi Sungai Mahakam surut, akses transportasi jalur sungai terbatas untuk pendistribusian bahan pokok jadi ikut terhambat,” papar Bupati.
Bupati juga menerangkan, setiap tahunnya Pemkab Mahulu telah mengalokasikan bantuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memanfaatkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) guna memperlancar distribusi logistik ke wilayah-wilayah hulu riam yang terdampak kekeringan dan kesulitan akses darat.
“Kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga pemilik armada speedbout dan longbout, untuk mendukung penggunaan SOA melalui dana BTT tersebut. Sehingga ongkos distribusi logistik ditanggung pemerintah dan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga barang diwilayah Long Pahangai dan Long Apari,” jelas Bupati.
Selain itu Bupati juga menyadari bahwa hampir setiap tahunnya di wilayah ini dilanda bencana kekeringan. Oleh karena itu, dirinya sangat mengharapkan bantuan pemerintah pusat, untuk memperhatikan kondisi masyarakat diwilayahnya ini, yang sangat membutuhkan jalan darat sebagai akses penghubung masyarakat ke pusat ibukota mahulu di Ujoh Bilang.
“Pembangunan jalan yang memadai merupakan langkah menuju pemerataan infrastruktur dan bentuk keadilan bagi masyarakat kita di pedalaman yang selama ini terisolasi. Sudah lama masyarakat ingin memiliki akses darat yang layak. Karena selama ini mereka ketergantungan terhadap sungai, yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi saat musim kemarau,” tandas Bupati.
Ia juga menjelaskan terkait kejelasan status jalan darat yang terbagi menjadi tiga. Kata bupati ada kewenangan pemerintah pusat da nada juga kewenangan pemerintah provinsi dan daerah. Hanya saja, dia berharap baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat turun tangan karena kondisi saat ini sudah darurat krisis pangan. Selain itu Bupati juga berharap adanya bantuan sembako gratis dari Provinsi maupun pusat.
“Jika jalan darat yang memadai dapat digunakan oleh masyarakat. Maka setiap tahunnya tidak akan terjadi lagi krisis pangan saat musim kemarau. Hanya itu harapan saya agar pemerintah pusat maupun provinsi bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah perbatasan,” pungkasnya.
Dialog Publika melalui live streaming TV-RI Kaltim, juga diikuti Anggota DPRD Kaltim Dapil Kubar-Mahulu, H Abdul Rahman Agus, Kepala Disprindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih, Supardi Pengamat Ekonomi Unmul Samarinda, Purwadi Purwoharjo dan Camat Long Apari, Petrus Ngau. (Adv)
Penulis : Alfian Redaksi
