SAMARINDA, Swarakaltim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional masih menghadapi tantangan besar di Kalimantan Timur. Dari target pembangunan 371 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi, hingga kini baru 41 unit yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) aktif.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Ini menjadi catatan bersama. Percepatan harus dilakukan agar manfaat program bergizi gratis bisa segera dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat monitoring dan evaluasi di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/8/2025).
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim telah memiliki SK Satgas MBG tingkat provinsi dan melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, realisasi di kabupaten/kota masih lambat karena persoalan kesiapan lahan dan dokumen pendukung.
Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/119/SJ mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan minimal tiga usulan lahan untuk pembangunan dapur SPPG. Lahan tersebut harus milik pemda, bebas sengketa, mudah diakses, dekat dengan sekolah atau pemukiman, serta dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi.
“SPPG sendiri akan menjadi dapur besar penyedia makanan bergizi gratis yang didistribusikan setiap hari. Karena itu, lahan pembangunan tidak boleh sembarangan,” tegas Jaya.
Ia menambahkan, pembangunan SPPG adalah program strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan penuh pemerintah pusat maupun partisipasi masyarakat.
“Target kita harus dikejar tahun ini. Kalau daerah bergerak cepat, pusat juga bisa segera menindaklanjuti pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Yosephus Nugroho, menyebut evaluasi sementara menemukan masih ada sejumlah kabupaten/kota di Kaltim yang belum siap mengajukan lahan. Pihaknya akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan lokasi.
“Kita akan lihat dokumen usulan, status lahan, hingga aksesibilitasnya. Dari tiga lokasi yang diajukan, hanya yang paling layak yang akan diprioritaskan,” ungkap Yosephus.
Bagi masyarakat, keberadaan dapur gizi ini tidak sekadar program formalitas. Anak-anak sekolah akan mendapatkan makanan bergizi setiap hari sehingga bisa belajar dengan lebih sehat dan konsentrasi penuh. Orang tua pun terbantu karena beban ekonomi berkurang dan ada jaminan gizi lebih baik bagi anak-anak mereka.
Selain memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan, program SPPG juga diharapkan membuka lapangan kerja baru di sektor pengelolaan pangan, sekaligus menjadi sarana edukasi gizi di sekolah. Dengan percepatan pembangunan, Pemprov Kaltim optimistis tidak ada lagi anak yang belajar dalam keadaan lapar atau dengan bekal seadanya.(DHV)
