SENDAWAR, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui percepatan transformasi digital.
Langkah tersebut diwujudkan dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Bimbingan Teknis Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) yang bekerja sama dengan Bankaltimtara, digelar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bankaltimtara, serta para bendahara dan pejabat pengelola keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutai Barat.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan sistem keuangan berbasis digital yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pengawas keuangan dalam memperluas digitalisasi transaksi di Kutai Barat,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Bankaltimtara yang selama ini mendampingi pemerintah daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Upaya ini, kata Edwin, turut mendorong optimalisasi berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS Bankaltimtara untuk pajak, retribusi, dan transaksi pelaku UMKM.
Selain itu, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga menjadi langkah konkret menuju sistem pembayaran yang modern, cepat, dan aman.
“Kemajuan teknologi menuntut kita semua untuk terus beradaptasi. Melalui sistem pembayaran digital, masyarakat akan lebih mudah bertransaksi, sementara pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang efisien dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat Petrus menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni merumuskan langkah strategis percepatan digitalisasi keuangan daerah dan memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital kepada aparatur pengelola keuangan.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui sistem digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui Bimbingan Teknis ATKP Bankaltimtara, peserta dibekali pemahaman praktis mengenai penggunaan aplikasi transaksi keuangan yang mendukung sistem nontunai, realtime, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam memantau posisi keuangan secara cepat, akurat, dan transparan.
Menutup kegiatan, Bupati Frederick Edwin mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen dalam menerapkan transaksi non-tunai, menjaga transparansi setiap proses keuangan, serta aktif berinovasi dalam mendukung digitalisasi daerah.
“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata membangun Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkasnya. (Adv-kbr)
