TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Program Pemerintah pusat (Pempus) yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang juga bakal direalisasikan seluruh kabupaten/kota se Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau positif, dengan catatan apabila dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena menyangkut keselamatan dan kesehatan generasi penerus daerah Bumi Batiwakkal.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Subroto dalam obrolan singkat baru baru ini. “Selain soal kehatian hatian, kami juga berharap melalui MBG bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian para petani dan nelayan lokal. Kenapa demikian, mengingatkan sumber bahan baku makanan yang diperlukan untuk program tersebut seyogyanya bisa mengandalkan sektor perikanan dan pertanian lokal,” ungkapnya.
Kalau selama ini bahan baku untuk MBG itu mendatangkan dari luar daerah, mengapa tidak memanfaatkan bahan-bahan lokal, sebab daerah untuk sektor pertanian dan perikanan cukup menjanjikan. Kenapa harus bergantung pada bahan dari luar? Berau punya sektor perikanan, prioritaskan dengan memberikan sentuhan inovasi pada penyajiannya, sehingga tidak harus andalkan daging ayam dari luar daerah.
“Bayangkan, kalau bahan baku dari ikan segar lokal, MBG tidak hanya lebih sehat dan aman, tapi juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas memiliki mata pencaharian dengan melaut. Kalau sampai MBG ini bisa kita manfaatkan maksimal untuk mendongkrak perekonomian petani dan nelayan, tentu sangat positif dampaknya terhadap berau. Terlebih baik sayuran maupun ikan yang akan dipergunakan barangnya segar,” jelas Dewan asal Partai Golongan karya (Golkar) itu.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar Pemerintah daerah tidak terburu-buru menjalankan program tersebut sebelum seluruh aspek keamanan pangan dan tenaga ahli benar-benar siap. MBG berkaitan dengan masalah nyawa, kalau sampai terjadi hal tidak diinginkan sebagaimana beberapa daerah telah menerapkan, dimana ada beberapa kasus anak anak yang mengkonsumsi sampai keracunan. Apabila hal ini sampai terjadi, maka dampak program MBG itu menjadi negatif.
“Untuk itu menurut kami MBG ini harus benar-benar kita tangani secara serius. Penting juga keberadaan tenaga ahli gizi yang kompeten di setiap tahapan, mulai dari menentukan menu, perencanaan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan ke sekolah, Hal ini harap menjadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Kesehatan,” imbuh Subroto sekaligus menjawab pertanyaan. (Adv/Nht/Bin)
