TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Masalah ketimpangan pembangunan infrastruktur di kampung pedalaman dan pesisir Kabupaten Berau adalah isu yang terus menerus di keluhkan masyarakat dan turut di suarakan oleh para Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal, terutama saat penetapan APBD apakah murni maupun Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menganggap wilayah wilayah tersebut belum mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur yang memadai, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata dan pertanian. Oleh sebab itu dari berbagai fraksi di legeslatif Berau, berulang kali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memprioritaskan dan memeratakan pembangunan di daerah pedalaman dan pesisir.
Sebagaimana yang di paparkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) M Ichsan Rapi, melalui pendapat fraksinya saat penetapan APBT Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2025 beberapa waktu lalu di kantor DPRD, jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb. “Kami meminta Pemerintah daerah bisa evaluasi ke lapangan melalui Instansi teknisnya. Agar pemerataan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur, bangunan, dan jalan di pedalaman juga pesisir mendapat perhatian serius,” tuturnya.
Jadi, lanjut beliau yang di dorong Fraksi Gerindra bisa mendapat pemerataan adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar kampung dan kecamatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Kemudian, peningkatan kualitas pekerjaan fisik, baik itu pembangunan jalan maupun bangunan fasilitas publik, agar tidak cepat rusak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Lalu, rehabilitasi bangunan layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor kampung. dan fasilitas lainnya yang telah mengalami kerusakan atau tidak lagi layak digunakan. Termasuk optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, agar tidak menjadi aset terbengkalai dan menimbulkan pemborosan anggaran di masa depan.
“Kami berharap bahwa catatan dan masukan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan serius bagi pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pembangunan, menjaga stabilitas, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” imbuh Dewan yang juga merupakan Anggota Komisi membidangi pembangunan itu. (Adv/Nht/Sof)
