TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Melalui pandangan akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau terkait pengesahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2026 yang juga di barengkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 7 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah melalui juru bicaranya, Saga, menekankan pentingnya penataan ulang prioritas program di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun.
“Kami mengingatkan bahwa potongan anggaran bukan sekadar angka, melainkan akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan belanja daerah secara menyeluruh. Penataan prioritas program harus benar-benar diperhitungkan, agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya, juga menambahkan bahwa langkah ini penting agar misi pembangunan tetap berjalan efektif dan berbasis kinerja.
Diketahui, APBD 2026 Berau disepakati sebesar Rp 3.425.843.000.000, setelah sebelumnya sempat diperkirakan turun drastis akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah pusat. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa penurunan target pendapatan tersebut menimbulkan tantangan fiskal yang berat, sehingga struktur anggaran tahun depam harus disusun secara ketat.
Ditengah kondisi keuangan daerah perlu solusi dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), hadirnya revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang disahkan bersamaan dengan APBD 2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Menurut PPP, pemisahan dan pengaturan ulang jenis-jenis pajak dan retribusi penting untuk mendorong PAD tanpa memberatkan masyarakat.
“Kami mendukung pemisahan jenis-jenis retribusi dan pajak sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” ujar Ketua Fraksi PPP di lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal tersebut, Minggu (30/11/2025) malam.
Lebih jauh, Fraksi PPP berharap seluruh saran dan masukan dari fraksi-fraksi dalam DPRD bisa menjadi dasar bagi Pemkab Berau menjalankan APBD 2026 dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.
“Mereka meminta agar program-program yang masuk dalam prioritas benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu dieksekusi dengan sumber daya yang ada. Dengan kondisi anggaran yang menyusut, PPP mengingatkan bahwa hanya program penting dan mendesak saja yang layak mendapat alokasi, sementara program non-prioritas kemungkinan harus ditunda atau dikaji ulang,” imbuhnya lagi.
Ke depan, Fraksi PPP mengajak semua elemen pemerintahan dan masyarakat mendukung pelaksanaan APBD 2026 secara baik, transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Meski di tengah tantangan fiskal, mereka berharap agar eksekutif dan legeslatif dapat menjaga komitmen pada tujuan pembangunan di Bumi Batiwakkal. (Adv/Nht/Sof)
