SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memperkuat pilar ketahanan keluarga serta penguatan sumber daya manusia kini dihadapkan pada tantangan keterbatasan alokasi anggaran operasional.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda melaporkan bahwa realisasi serapan keuangan untuk tahun anggaran berjalan telah berjalan optimal, sementara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong pemenuhan hak finansial bagi ribuan kader relawan yang menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat akar rumput.
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dinilai membuat sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan pembinaan kesejahteraan masyarakat belum terakomodasi secara menyeluruh. DPPKB kini menyusun formulasi usulan penambahan dana guna mendongkrak status kemandirian ekonomi kelompok usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk.
“Alhamdulillah realisasi penggunaan anggaran untuk tahun 2026 ini sudah hampir menyentuh angka 50 persen. Namun, kami mengakui memang masih ada beberapa kantong program yang belum terdanai secara maksimal, khususnya pada sektor peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, sehingga kami didorong oleh legislatif untuk mengajukan usulan pada anggaran perubahan nanti,” kata Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, Senin (13/7/2026).
Deasy memaparkan bahwa usulan penambahan alokasi dana tersebut akan difokuskan untuk mengintervensi kegiatan lima kelompok kegiatan binaan di lingkungan masyarakat. Skema pembinaan berkala ini diproyeksikan untuk ditiingkatkan skalanya agar mampu mencetak wirausahawan baru dari kalangan lansia, generasi muda, hingga kader penggerak keluarga berencana guna menekan potensi risiko stunting.
“Kami berencana merilis program untuk menaikkan level kelompok kegiatan tersebut menjadi wadah mencetak wirausaha mandiri. Orientasi utamanya diarahkan pada peningkatan pendapatan finansial yang dipadukan dengan penguatan kualitas pengasuhan anak agar keluarga yang masuk dalam kategori berisiko stunting tidak jatuh menjadi keluarga stunting,” sambung Deasy Evriyani.
Kendati mengapresiasi capaian serapan keuangan yang dilaporkan oleh DPPKB, Komisi IV DPRD Kota Samarinda catatan tebal mengenai porsi pembagian anggaran. Komisi IV menyayangkan postur keuangan daerah yang masih didominasi untuk pemenuhan hak aparatur sipil negara, sementara program implementasi di lapangan masih sangat bergantung pada ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sebagian besar porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada instansi tersebut habis terserap untuk pos belanja gaji, tunjangan pegawai, serta kegiatan rutin kedinasan. Sementara itu, pelaksanaan program-program strategis di lapangan seperti pengendalian penduduk justru mengandalkan kucuran Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Sri Puji menilai total pagu anggaran sebesar Rp10 miliar yang dikelola DPPKB tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan luasnya cakupan urusan yang harus diselesaikan. Komisi IV mendesak Pemkot memberikan perhatian lebih terhadap nasib ribuan relawan pos pelayanan terpadu yang kini ditekankan untuk menjalankan sistem integrasi layanan primer.
“Beban kerja para kader di tingkat bawah sekarang melonjak sangat tajam karena mereka harus melayani seluruh siklus hidup manusia, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, hingga kelompok lansia. Jika beban kerja yang begitu besar ini hanya ditopang oleh pemberian insentif yang sangat minim dan seadanya, tentu rasanya kurang manusiawi, sehingga kami mengusulkan adanya tambahan biaya operasional transportasi dan komunikasi di anggaran perubahan,” tegas Sri Puji Astuti.
Sebagai langkah solusi jangka panjang, Komisi IV meminta Pemkot untuk terus mendongkrak capaian pendapatan asli daerah agar ruang fiskal untuk membiayai program non-fisik dapat diperluas. Komisi IV berjanji akan mengawal draf usulan penambahan dana ini dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah agar kesejahteraan kader dapat ditingkatkan.
“Kami menyadari penuh bahwa saat ini daerah sedang ditekankan pada kebijakan efisiensi keuangan secara besar-besaran, namun urusan pembangunan kualitas manusia ini tidak bisa ditunda. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur fisik yang bangunannya langsung terlihat, hasil dari investasi pembangunan karakter dan penguatan kapasitas keluarga ini baru akan menikmati hasilnya oleh daerah dalam waktu dua puluh tahun yang akan datang,” pungkas Sri Puji Astuti.(DHV)
