SANGATTA, Swarakaltim.com – Persoalan keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri yang kembali mencuat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kutai Timur mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Fenomena membludaknya pendaftar di sekolah negeri, khususnya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah ruang belajar atau membangun gedung baru.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah yang lebih komprehensif agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru. Selain penambahan fasilitas pendidikan, evaluasi terhadap berbagai program bantuan pendidikan juga perlu menjadi perhatian utama.
“Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh. Di samping mempercepat pembangunan sekolah baru, pemerintah provinsi perlu melakukan evaluasi terhadap program bantuan pendidikan, baik seragam gratis maupun beasiswa, agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” kata Agus Aras kepada awak media.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Kutai Timur, Bontang, dan Berau itu menilai kebijakan bantuan pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak-anak mereka. Selama ini, sekolah negeri masih menjadi tujuan utama karena dianggap lebih terjangkau dari sisi biaya.
Padahal, menurutnya, sejumlah sekolah swasta di Kutai Timur memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing, baik dalam bidang akademik maupun pengembangan karakter siswa. Karena itu, keberadaan sekolah swasta perlu diposisikan sebagai bagian penting dari solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Agus menegaskan, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih proporsional kepada sekolah swasta agar mampu berkembang dan semakin dipercaya masyarakat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan bantuan pendidikan yang lebih merata dan berorientasi pada peningkatan mutu.
“Sekolah swasta harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Jika dukungan diberikan secara adil, masyarakat juga akan semakin yakin bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ada di sekolah negeri,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya penambahan kapasitas pendidikan sebenarnya mulai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan dan SMA Negeri 3 Sangatta Utara sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa pembangunan sekolah baru membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Oleh sebab itu, pembenahan kebijakan bantuan pendidikan, penguatan peran sekolah swasta, serta pemetaan jumlah lulusan SMP secara lebih akurat harus berjalan beriringan.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting agar seluruh lulusan SMP tetap memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terkendala keterbatasan kuota sekolah negeri.
“Momentum evaluasinya harus dilakukan sekarang. Dengan begitu, pada tahun ajaran mendatang persoalan daya tampung tidak lagi menjadi masalah yang terus berulang setiap tahun,” pungkasnya.(dho)
