TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com — Pemerintah Kabupaten Berau mulai mewaspadai potensi menurunnya kekuatan fiskal daerah pada tahun 2027. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap ruang belanja pembangunan yang semakin terbatas, seiring besarnya beban belanja rutin, belanja pegawai, serta berbagai kebutuhan wajib lainnya yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa proyeksi kondisi fiskal Kabupaten Berau pada 2027 menunjukkan adanya tantangan serius yang perlu diantisipasi sejak dini. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mulai menyesuaikan perencanaan program agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Yang jelas, kita harus melihat kemampuan fiskal daerah secara realistis. Kemungkinan pada 2027 nanti kekuatan fiskal kita hanya berada di angka sekitar Rp2,5 triliun. Bahkan tidak menutup kemungkinan angkanya bisa lebih rendah dari itu,” ujar Gamalis.
Ia menjelaskan, dari total kekuatan fiskal tersebut, sebagian besar anggaran akan terserap untuk kebutuhan belanja rutin yang bersifat wajib dan mengikat. Kondisi ini otomatis membuat ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi jauh lebih sempit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Gamalis, setelah anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional pemerintahan, serta kebutuhan wajib lainnya, sisa anggaran yang tersedia untuk pembangunan kemungkinan tidak akan terlalu besar. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Berau.
“Setelah dikurangi belanja rutin dan kewajiban lainnya, sisa anggaran kita sangat terbatas. Inilah yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan pembangunan,” jelasnya.
Ia menilai, situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Tidak semua usulan pembangunan dapat langsung direalisasikan, sehingga diperlukan skala prioritas yang benar-benar matang dan terukur.
Gamalis menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Program-program yang sifatnya belum mendesak kemungkinan besar harus ditunda hingga kondisi fiskal daerah kembali membaik.
“Kita harus benar-benar selektif. Program yang paling penting dan paling dibutuhkan masyarakat tentu harus didahulukan. Sementara yang belum mendesak mungkin harus menunggu sampai kondisi fiskal kita lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini proyeksi tersebut memang belum final. Namun demikian, indikasi penurunan fiskal sudah mulai terlihat sehingga perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kebijakan.
“Kenapa saya selalu bilang kemungkinan? Karena ini belum final. Tapi indikasinya sudah terlihat. Bisa saja nanti hanya di angka Rp2,3 triliun atau bahkan Rp2,1 triliun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gamalis meminta seluruh perangkat daerah untuk mulai melakukan evaluasi terhadap rencana kerja masing-masing. Menurutnya, efisiensi anggaran dan ketepatan dalam menentukan prioritas akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan fiskal pada tahun mendatang.
Ia berharap seluruh OPD dapat menyusun program kerja yang realistis dan adaptif terhadap kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Berau tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk program yang prioritas dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Berau sendiri saat ini terus berupaya menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan terukur. Fokus utama diarahkan pada program-program strategis yang mampu menjaga stabilitas pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Bumi Batiwakkal. (Nht/Sof)
