BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan mulai memunculkan harapan baru sekaligus tuntutan pemerataan. Meski layanan kini telah hadir di seluruh kecamatan, belum semua siswa bisa menikmati program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irfan Taufik mengatakan, cakupan penerima manfaat MBG saat ini sudah mendekati 50 persen. Sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik. “Sekarang cangkupan mungkin sudah hampir 50 persen. Ada sedikitnya 30 SPPG yang sudah beroperasi,” kata Irfan, Selasa (18/8/2026).
Menurut Irfan, keberadaan SPPG tersebut membuat layanan MBG sudah tersebar di lima wilayah kecamatan Balikpapan. Namun, distribusinya masih bersifat parsial sehingga sebagian sekolah masih menunggu giliran.
Menariknya, keterbatasan cakupan tersebut mulai dirasakan langsung oleh siswa. Irfan mengaku menerima pertanyaan dari anak-anak yang penasaran mengapa sekolah mereka belum memperoleh MBG. “Banyak anak-anak kita yang bertanya, kenapa sekolah kami belum dapat?” ujarnya.
Irfan menjelaskan, persoalan tersebut bukan berada pada kewenangan Disdikbud. Pemerintah kota berperan dalam menyiapkan data dan mendukung pelaksanaan program, sedangkan penentuan sekolah penerima dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, Pemkot Balikpapan berharap proses perluasan dapat dipercepat agar tidak terjadi kesenjangan antarsekolah dalam memperoleh manfaat program.
“Harapan kami bersama BGN bisa mempercepat itu, agar kemudian anak-anak kita bisa mendapatkan seluruhnya di Kota Balikpapan,” tuturnya.
Selain mengejar pemerataan, Pemkot Balikpapan juga menaruh perhatian pada kualitas pelaksanaan MBG. Disdikbud bersama perangkat daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, termasuk melibatkan Dinas Kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan hingga distribusi kepada peserta didik.
“Pemerintah Kota Balikpapan, selalu melakukan monev. Teman-teman dari Dinas Kesehatan juga terlibat. Jadi, standarnya saya kira sudah diperhatikan,” kata Irfan.
Menurutnya, pengawasan menjadi penting agar program yang menyasar kebutuhan gizi anak tersebut tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan aman dan memenuhi standar.
Irfan berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga kualitas pelaksanaan MBG di Balikpapan, terlebih setelah muncul sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program serupa di daerah lain. “Sekali lagi, kami hanya menerima manfaat. Harapan kita jangan sampai ada kejadian seperti itu,” pungkasnya.
Dengan cakupan yang terus bertambah, Pemkot Balikpapan menargetkan manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas hingga seluruh peserta didik di kota tersebut.( Adv Diskomimfo Balikpapan)
