BONTANG, Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Bontang bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan menyusun arah kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang digelar di Makassar, Kamis (20/8/2026). Rakor dipimpin langsung Wali Kota Bontang Neni Moernaeni bersama Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dan melibatkan berbagai instansi, perangkat daerah, perusahaan, hingga perbankan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program TJSL perusahaan melalui penyusunan Peta Kolaborasi Tahun 2027. Dengan pemetaan tersebut, program yang dijalankan diharapkan lebih terarah, terukur, dan tidak saling tumpang tindih.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat.
Ke depan, program TJSL perusahaan diharapkan tidak lagi berorientasi pada bantuan yang bersifat konsumtif. Program tersebut diarahkan pada kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi kita ingin TJSL ini tidak hanya sekadar bantuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Neni.
Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam kolaborasi program TJSL pada 2027. Di bidang kesehatan, misalnya, pemerintah mendorong perluasan skema iuran perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4.
Upaya peningkatan kesehatan generasi muda juga menjadi perhatian. Pemkot Bontang mendorong penurunan angka stunting secara lebih agresif, dari sekitar 14 persen menuju target 10 persen.
Sementara di bidang lingkungan, kolaborasi diarahkan pada percepatan pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, mulai dari tingkat RT. Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga menjadi bagian dari prioritas tersebut.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, program TJSL diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Neni, sinergi pemerintah, perusahaan, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar dukungan terhadap pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.
Dengan adanya Peta Kolaborasi Tahun 2027, setiap program diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan saling melengkapi. Pemerintah juga dapat memastikan dukungan dunia usaha diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang masih menjadi prioritas.
“Kita ingin semua program yang dijalankan bisa saling menguatkan. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih, sementara masih ada kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh,” pungkasnya.(Adv/rzky)
